DANA OTONOMI KHUSUS untuk Perempuan Papua dan Papua Barat

DANA OTONOMI KHUSUS Bagi Perempuan di Papua dan Papua Barat

West Papua Tabloid – barat Berdasarkan data “Jumlah Penduduk Berdasarkan Wilayah, Kesesuaian Alamat Kartu Keluarga (KK) dengan Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin, Indonesia Tahun 2020” oleh Badan Pusat Statistik, terdapat 2.008.894 penduduk perempuan di Papua (keluar dari jumlah penduduk 4.303.707 jiwa atau 46,68 persen dan 536.940 penduduk perempuan di Papua Barat (dari jumlah penduduk 1.134.068) atau 47,35 persen. Dengan persentase perempuan di Papua dan Papua Barat yang hampir setara dengan laki-laki, berarti pembangunan sumber daya manusia harus terus melibatkan dan mendorong keterlibatan perempuan.

Meski dari sisi budaya, Papua dan Papua Barat cenderung menganut prinsip patrilineal. Dalam perkembangannya, pemerintah Indonesia terus mendorong pemenuhan persamaan hak bagi perempuan di Papua dan Papua Barat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua atau Dana Otonomi Khusus, berisi perubahan signifikan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup Masyarakat Adat Papua (OAP). Termasuk percepatan pembangunan, kewenangan khusus kabupaten/kota, dan keterwakilan perempuan Papua sebagai wakil rakyat. Secara khusus, Pasal 1 ayat 5 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mencantumkan keterwakilan perempuan minimal 30 persen. , dan Pasal 246 ayat 2 untuk setiap 3 (tiga) calon paling sedikit 1 (satu) calon perempuan.

Dalam perkembangan percepatan pemerataan kesejahteraan, Pemerintah Indonesia terus memberikan berbagai keistimewaan kepada Masyarakat Adat Papua (OAP), sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (MenkoPolhukam) RI, Mahfud MD pada 19 Mei 2021, di antaranya :

A. Gubernur dan wakil gubernur harus OAP, sementara di luar Papua tidak ada aturan seperti itu. Selain itu, OAP juga dapat menjadi gubernur atau wakil gubernur di luar Papua.

B. Kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapat jatah minimal 25 persen. Jika ada pemilu dan OAP kalah, akan dinaikkan dan yang sudah masuk di bawah 75 persen disingkirkan meski menang pemilu. Oleh karena itu, OAP memiliki bagian tetap sebagai afirmasi.

C. Pemerintah pusat telah mengalokasikan program pendidikan untuk anak-anak Papua dengan memberikan kuota bagi kaum muda untuk diterima di universitas terbaik di Indonesia. Terkait hal ini, anak Papua tidak akan dites, namun cukup memberikan

D. Kementerian diarahkan untuk merekrut OAP sebagai anggotanya, termasuk di TNI dan Polri. OAP dapat direkrut menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau anggota TNI dan Polri melalui syarat khusus, sehingga tercatat disejajarkan dengan calon peserta dari daerah di luar Papua.

Berbagai keistimewaan tersebut, yang juga berjalan dengan dukungan Dana Otsus, dapat terus dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Papua dan Papua Barat tanpa memandang gender. Hal ini secara otomatis akan berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Papua dan Papua Barat di masa depan. Saat ini banyak perempuan Papua yang memiliki prestasi di berbagai bidang, antara lain Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise yang merupakan Menteri perempuan pertama dari Papua; angkat besi Raema Lisa Rumbewas; Putri Nere Patty yang merupakan Putri Indonesia pertama (2006) dari Papua; dan Staf Ahli Presiden Republik Indonesia, Dr. RiniS. Moduow. Melalui Dana Otsus diharapkan dapat menjadi daya ungkit untuk mengembangkan sumber daya perempuan Papua sehingga daftar perempuan Papua yang berprestasi akan terus bertambah.

Read More: Infrastruktur Papua Barat di Kabupaten Sorong