Design Bantuan Indonesia Kepada Negara Negara di Pasifik

Bantuan Indonesia Untuk  Negara – Negara Pasifik

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto telah memimpin rapat koordinasi khusus (rakorsus) tentang lanjutan hasil kunjungan ke Republik Nauru negara di Pasifik dalam rangka membangun kerja sama dengan banyak negara, khususnya negara-negara di Pasifik Selatan.

Rakor dilaksanakan dikantor Kemenko Polhukam, Jakarta pada23 Februari 2018.

Kunjungan Menko Polhukam Republik Nauru adalah dalam rangka mewakili Presiden Jokowi untuk menghadiri perayaan ulang tahun Republik Nauru yang ke 50.

Rakor membahas tentang tindak lanjut dari hasil pertemuan di Nauru dan satu pemahaman bersama untuk bagaimana membangun negara-negara di Pasifik.

Lebih lanjut Menko Polhukam menyampaikan bahwa sekarang ini Indonesia sudah dianggap sebagai negara berkembang yang sangat maju.

 

Untuk itu, Indonesia diminta untuk memberikan berbagai bantuan yang bisa diterima oleh negara-negara sahabat yang ada di Pasifik, seperti misalnya capacity building, dan juga sharing best practise pengalaman Indonesia dalam rangka menyelenggarakan berbagai event internasional dan sebagainya.

Termasuk diantaranya adalahpelatihan untuk aparat kepolisian, kerjasama di sektor perikanan, perdagangan,agriculture, pengembangan budidaya rumput laut, dan lain sebagainya.

Cukup banyak hal yang dibahas dalam rakorsus kali ini, oleh karena itu rakorsus mengundang sebanyak 43 Kementerian / Lembaga terkait.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mengatakan bahwa rakorsus ini untuk men-design hal-hal yang bisa diberikan Indonesia kepada negara-negara Pasifik.

Menurutnya, ada hal yang bisa dilakukan secara bersamaan dalam artian karena kesamaan isunya.

Misalnya dalam hal capacity building untuk masalah yang terkait dengan rumput laut, menurut Menlu Retno, hampir semua negara Pasifik Selatan memerlukannya, karena itu ini bisa dibuat menjadi satu kluster.

Kemudian adalah hal yang terkait dengan masalah ocean lainnya yang juga akan dibuat menjadi satu kluster tersendiri.

Sementara itu ada juga beberapa hal yang sifatnya lebih spesifik, sehingga harus dipisahkan dari kluster yang ada.

Kementerian dan lembaga memiliki tugas untuk mengumpulkan semua keperluan dan kebutuhan yang diharapkan negara Pasifik  dari Indonesia

Jadi ini adalah capacity building yang sifatnya demand driven, bukan kita yang membutuhkan tetapi mereka yang memerlukan,” kata Menlu Retno.

Di Pasifik Selatan ada 14 negara, kita lihat satu per satu apa yang sempat dibahas dengan negara-negara tersebut dan apa yang bisa kita berikan pada mereka” sambung Menlu Retno.

Trend Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat Meningkat Setiap Tahun