Dialog untuk Papua Bukan Solusi Tapi Pendekatan Mengurangi Kesalahpahaman

West Papua tabloid  – Perbedaan perspektif terkait Papua sangat wajar karena masing-masing pemangku kepentingan memiliki perspektif, nilai, kepentingan, dan posisinya masing-masing. Konteksnya juga bervariasi. Bagaimana menyikapi perbedaan yang ada? Solusi yang ditawarkan LIPI tidak didasarkan pada temuan individu tetapi berdasarkan penelitian selama empat tahun.

Dialog untuk Papua Bukan Solusi Tapi Pendekatan

Kita mengalami Konflik Poso, Konflik Ambon, Konflik Aceh, dan Konflik Moro Filipina yang merupakan konflik terpanjang di Asia Tenggara. Papua sebenarnya adalah konflik terpanjang kedua. Kami mempelajari apa yang terjadi di Afrika Selatan dan proposal untuk dialog dan pembicaraan damai disajikan. Setelah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibentuk di Afrika Selatan, lebih dari 1.800 dialog dilakukan menuju rekonsiliasi sehingga bukan dialog biasa.

Proposal yang diajukan LIPI bukanlah hasil diskusi akademik. Kami mengadakan konsultasi publik di 26 tempat, termasuk tiga konsultasi publik dengan kelompok migran di Papua. Kami bertanya kepada semua orang: apa yang dimaksud dengan dialog. Papua dan Papua Barat memiliki tradisi penyelesaian konflik yang disebut para-para adat (lembaga peradilan), pembakaran batu, dan berbagai cara tradisional. Mengapa tidak melakukan apa yang perlu dilakukan? Itu salah satu bentuk demokrasi lokal Papua.

Bagi saya, usulan LIPI tentang dialog sangat terbuka untuk didiskusikan atau bisa dibuang. LIPI tidak mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya cara. Tidak. Ini adalah catatan akademis yang disajikan berdasarkan penelitian yang ekstensif dan didanai negara. Saat itu, Presiden SBY langsung meminta agar ada catatan LIPI tentang akar permasalahan Papua dan Papua Barat. Oleh karena itu, itu bukan keinginan setiap individu.

Dialog rekomendasi LIPI telah direvisi. Ternyata kami salah setelah berdiskusi dengan berbagai pihak, bahwa dialog bukanlah solusi tetapi pendekatan untuk mengurangi kesalahpahaman dan perbedaan persepsi, cita-cita, dan sebagainya.

Berdasarkan catatan kami, pada Agustus 2017, Presiden Jokowi bertemu dengan para pemimpin Papua dan menyepakati dialog sektoral. Presiden Jokowi mengatakan: Saya tidak ingin dialog ketika berbicara tentang kemerdekaan. Itu sudah jelas. Kalau dialognya sektoral dan menyelesaikan masalah Papua, silakan. Namun, dalam dialog tersebut, agenda dialog tersebut tidak disepakati. Pemerintah pusat ingin berdialog tentang pembangunan, sementara orang Papua ingin berdialog tentang penyelesaian spektrum hak asasi manusia yang luas. ECOSOC juga disertakan.

Dalam penyelesaian hak asasi manusia (HAM), kita mendengar dari sudut pandang korban. Nah, korbannya bukan hanya orang Papua tapi semua orang juga menjadi korban. Aparat keamanan menjadi korban, Kelompok Kriminal Bersenjata KKB juga menjadi korban, terutama masyarakat di desa-desa yang masih mengalami masalah.

Oleh karena itu, dialog tidak perlu dipertentangkan. Jika tidak sesuai, tidak ada masalah. Dengan demikian, tidak perlu dikotomis. Dialog juga bukan satu-satunya, tetapi hanya bagian dari pendekatan. Upaya-upaya lain juga harus dilakukan, misalnya mengenai pemenuhan hak-hak dasar, dan sebagainya.

***Dikutip dari Webinar Bedah Buku “KitaSemua Ingin Hidup Damai”, Selasa, 14 September 2021

Read More: Fotografi Bawah Laut Terbaik di Papua Barat