DIPLOMASI UNIVERSAL UNTUK PAPUA: SEBUAH URGENSI

DIPLOMASI UNIVERSAL UNTUK PAPUA: SEBUAH URGENSI

West Papua Tabloid – Kekerasan terkait separatisme di Papua sepertinya tidak akan pernah ada habisnya. Kontak senjata antara kelompok separatis dengan aparat keamanan di Papua bahkan telah merenggut nyawa Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) setempat pada 26 April 2021. Meninggalnya Kabinda secara mendadak hanya menambah panjang daftar warga sipil dan non sipil yang tewas. di Papua akibat aksi kelompok separatis. Hal ini sebagai pengingat bagi masyarakat Indonesia akan ancaman keamanan dan keutuhan wilayahnya yang nyata dan selalu ada meskipun perhatian pembuat kebijakan dan publik masih terpaku pada pandemi Covid yang sedang berlangsung.

Ancaman oleh pro separatis Papua ini tidak dapat dipahami hanya melalui lensa lokal atau nasional tetapi harus dipahami secara holistik melalui lensa transnasional. Selain beberapa negara di Eropa, Papua Nugini dan Australia sering dijadikan sebagai safe haven dan basis aktivitas mereka. Meskipun demikian, itu basis kegiatan. Meskipun demikian, Vanuatu, negara mikro kepulauan di Pasifik Selatan, yang pemerintahnya secara terbuka menunjukkan dukungan terhadap kemerdekaan Papua, bahkan memfasilitasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai kendaraan organisasi utama kemerdekaan Papua di depan internasional, memberikan legitimasi yang lebih besar dalam komunitas internasional.

ULMWP menerapkan dua strategi yang saling terkait dalam mendorong kemerdekaan Papua. Strategi pertama adalah kampanye publik dan propaganda yang bertujuan merusak citra, kredibilitas, dan posisi pemerintah Indonesia di dunia internasional dengan menggunakan teknologi digital dan media sosial. Gambar dan video viral tentang kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan digunakan oleh kelompok separatis sebagai amunisi untuk mendiskreditkan langkah pemerintah untuk menstabilkan Papua, termasuk melalui revisi Undang-Undang Otonomi Khusus ‘Jilid 2’. Sementara tujuan jangka pendek dari propaganda ini adalah untuk mengungkap dan menyebarkan informasi tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia di Papua, tujuan akhirnya tentu saja untuk memperkuat narasi kemerdekaan Papua melalui referendum.

West Papua News – Strategi kedua ULMWP erat kaitannya dengan strategi pertama. Melalui propaganda, ia bertujuan untuk menggalang dukungan bagi gerakannya dari jaringan aktor dan kelompok terkemuka di panggung global. Sampai batas tertentu, ULMWP telah berhasil memperoleh dukungan dan dukungan dari para tokoh agama, intelektual, politisi, dan aktivis kemanusiaan. Peraih Nobel dari Afrika Selatan, ulama Desmond Tutu, termasuk di antara mereka yang telah menyatakan dukungannya untuk gerakan tersebut, sedangkan aktor lainnya termasuk intelektual publik terkenal Noam Chomsky dan jurnalis Allan Nair dari Amerika Serikat, dan politisi kiri dari Australia dan Selandia Baru, terutama mereka yang berasal dari Partai Hijau.

Keterlibatan aktor-aktor tersebut, selain dukungan yang diberikan oleh Vanuatu, turut mempercepat internasionalisasi isu Papua dan Papua Barat. Akibatnya, orang dapat melihat dalam beberapa tahun terakhir bahwa isu-isu yang berkaitan dengan Papua selalu muncul di Majelis Umum PBB, yang didukung terutama oleh Vanuatu dan beberapa negara Pasifik Selatan lainnya seperti Kepulauan Solomon dan Tuvalu.

Indonesia secara konsisten menentang dan menantang manuver kelompok separatis dengan menggunakan instrumen negaranya, seperti aparat keamanan di lapangan dan para diplomat di forum internasional seperti PBB. Sementara ini telah menghasilkan beberapa keberhasilan, faktanya tetap bahwa separatis menjadi lebih mahir menggunakan kedua instrumen ‘keras’ dan ‘kekuatan lunak’ dalam memajukan tujuan politiknya. Fakta ini menjadi tantangan yang tidak bisa dianggap enteng oleh pemerintah Indonesia.

Diplomasi Semesta Sebagai Paradigma

West Papua Tabloid – Isu separatisme menuntut diplomasi total atau ‘diplomasi semesta’. Menurut mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia (Lemhannas), Budi Susilo Soepandji, diplomasi semesta harus berakar pada jaringan jaringan masyarakat nasional dan internasional sehingga dapat mencapai multiplier effect yang lebih besar dalam memajukan kepentingan nasional Indonesia. Dalam diplomasi semesta, terdapat kesinambungan dan kohesi dalam hal pemahaman dan interaksi antara pemangku kepentingan kebijakan luar negeri dan pemangku kepentingan nasional lainnya dalam menghadapi tantangan geopolitik eksternal Indonesia.

Langkah pertama dalam konteks diplomasi semesta dalam menghadapi tantangan separatisme Papua adalah mengarahkan kembali proyeksi pengaruh geostrategisnya ke Asia Pasifik – Oseania. Dengan jumlah penduduk Melanesia 13 juta yang tersebar di lima provinsi di Indonesia (Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur) – jauh lebih tinggi dari gabungan total penduduk negara Melanesia lainnya di Pasifik seperti Papua Nugini, Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan Fiji yang mencapai sekitar 10 juta orang – inilah saatnya bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih sentral dalam memimpin negara-negara Melanesia di Pasifik.

Saat ini, Indonesia adalah ‘anggota asosiasi’ dari Melanesian Spearhead Group (MSG) dan ‘pengamat’ di Forum Kepulauan Pasifik (PIF). Indonesia tentu menghadapi pilihan apakah akan memobilisasi sumber daya politik dan keuangannya untuk membentuk forum baru, atau menggunakan platform kerja sama yang ada untuk memajukan kepentingan nasionalnya. Diperlukan tekad, konsistensi dan kreativitas, serta inovasi dalam memetakan opsi-opsi diplomasi tersebut. Namun satu hal yang tetap jelas, Indonesia akan terus mempelopori upaya untuk menjadi kekuatan pendorong kemajuan dan suara sentral di Pasifik melalui berbagai forum.

Inovasi Dubes Tantowi Yahya dalam menciptakan Pacific Elevation menunjukkan bahwa inisiatif yang tidak formal dan tidak mengikat, dengan ruang diskusi yang terbuka dan lingkup kerjasama yang luas dapat menjadi alternatif model pendekatan bagi negara-negara Pasifik. Isu Papua akan menjadi inti dari proyeksi kepentingan Indonesia di Pasifik, namun tidak mengabaikan aspek penting lainnya yang dapat memberikan pengaruh yang lebih besar dalam mencapai tujuan strategis tersebut, seperti people to people relations, dan kerjasama di bidang tersebut. ekonomi, sumber daya alam, dan keamanan maritim.

Dari sisi ekonomi, skala, kapasitas, dan kapabilitas Indonesia jauh melampaui negara-negara kepulauan Pasifik. Gabungan total Produk Domestik Bruto Papua Nugini, Fiji, Vanuatu, dan Kepulauan Solomon, misalnya, hanya sekitar 30 persen dari Indonesia. Dengan kapasitas ekonomi yang begitu besar, semua pemangku kepentingan terkait di Indonesia, pelaku negara dan non-negara, termasuk kelompok usaha, harus menilai kembali kemitraan ekonomi yang ada dengan dan setiap peluang di negara-negara tersebut. Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia telah menetapkan apa yang dikenal sebagai ‘Indonesian AID’. Badan ini secara strategis dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memenuhi kepentingan nasional Indonesia, terutama dalam menegakkan kedaulatan dan martabat Indonesia, serta mendukung agenda pembangunan nasional Indonesia dan memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan negara lain.

Selanjutnya, melalui diplomasi semesta, Indonesia akan secara efektif melibatkan dan memberdayakan setiap elemen bangsa, khususnya komunitas warga negara Indonesia dan pelajar di luar negeri. Berbagai simpul dan jaringan organisasi mahasiswa Indonesia di luar negeri akan diberdayakan sebagai ‘utusan’ bangsa dalam konteks people to people diplomacy, khususnya terkait dengan isu Papua. Komunitas diaspora Indonesia bersama mahasiswa Indonesia di luar negeri memiliki potensi besar sebagai agen intelektual untuk membantu membangun citra positif Indonesia. Dalam konteks ini, mereka dapat mendorong diskusi dan pembicaraan di antara komunitas asing untuk memberikan pemahaman yang lebih seimbang dan obyektif tentang masalah yang terjadi di Papua dan mencegah berita dan propaganda negatif oleh kelompok separatis menjadi narasi yang dominan.

Selain itu, diplomasi semesta harus mengedepankan aspek sosial budaya dalam mendekati persoalan Papua sebagai instrumen ‘soft power’. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia akan terus berupaya untuk memperkenalkan dan lebih mengenalkan budaya Papua dan Indonesia Timur kepada dunia. Sekali lagi, mahasiswa Indonesia di luar negeri dan komunitas diaspora Indonesia dapat berperan besar dalam hal ini.

Melalui diplomasi semesta, baik Indonesia sebagai bangsa dan pemimpin nasionalnya harus mengerahkan segenap kekuatan dan memanfaatkan potensi jaringan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya untuk menyelesaikan masalah Papua secara damai untuk selama-lamanya.

* 1. Kandidat PhD di Coral Bell School of Asia Pacific Affairs, Australia Universitas Nasional

* 2. Kandidat PhD di Crawford School of Public Policy, Australia Universitas Nasional Anggota Dewan Pembina PPI Dunia 2021-2022 dan Anggota Dewan Penasehat PPI Australia 2021-2022.

Read More: DPR RI SAHKAN RUU DANA OTSUS PAPUA