DPR RI SAHKAN RUU OTSUS PAPUA MENJADI UU ADA TATA KELOLA BARU PENGGUNAAN DANA OTSUS

DPR RI SAHKAN RUU OTSUS PAPUA MENJADI UU ADA TATA KELOLA BARU PENGGUNAAN DANA OTSUS

West Papua – Revisi UU Perubahan Kedua atas UUNo.21/2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua telah disahkan DPR RI menjadi UU. Revisi dilakukan karena UU yang lama dinilai belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan.

Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Tanah Papua selama ini juga dipandang belum sepenuhnya mampu mencapai kesejahteraan serta mendukung penegakan hukum dan penghormatan hak asasi manusia bagi masyarakat Papua.

Usulan perubahan UU ini telah dimulai sejak 2 Pebruari 2015, yakni sejak tahun kedua DPR RI periode 2014-2019. Enam tahun kemudian, tepatnya pada15 Juli 2021, dalam Rapat ParipurnaDPR ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021, RUU ini secara resmi menjadi UU.

Terdapat 20 pasal yang mengalami perubahan dalam UU ini. Dari 20 pasal tersebut, ada 3 pasal yang berasal dari usulan pemerintah, yang memuat materi mengenai Dana Otsus Papua. Lalu, 15 pasal di luar substansi yang diajukan, dan 2 pasal lagi tentang substansi materi di luar UU.

Ketua Pansus Otsus Papua Komarudin Watubun menyatakan UU OtsusPapua yang baru ini mengakomodir perlunya pengaturan kekhususan bagi orang asli Papua dalam bidang politik, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perekonomian, serta memberikan dukungan bagi pembinaan masyarakat adat.

Dalam bidang politik, ada perluasan peran politik bagi orang asli Papua dalam keanggotaan di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK),sebuah nomenklatur baru pengganti DPRD.

Di bidang pendidikan dan ke-sehatan, UU Otsus Papua mengatur mengenai kewajiban pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran pendidikan untuk OAP (orang asli Papua).

Di sektor ketenagakerjaan dan perekonomian, Pasal 38 telah menegaskan bahwa dalam melakukan usaha-usaha perekonomian di Papua,wajib mengutamakan OAP.

Pada sektor pemberdayaan, Pasal 36 ayat (2)huruf (d) menegaskan bahwa sebesar 10 persen dari Dana Bagi Hasil dialo-kasikan untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat.

Pada prinsipnya, selain Dana Otsus Papua mengalami peningkatan dari 2 persen Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional menjadi 2,25 persen, UU Otsus Papua hasil revisi ini menghadirkan tata kelola baru dalam penggunaannya. Tata kelola ini ada dua skema,yakni penerimaan umum, dan penerimaan berbasis kinerja pelaksanaan.

Penerimaan berbasis kinerja pelaksanaan mengatur bahwa sebesar minimal 30 persen dialokasikan untuk pendidikan dan 20 persen untuk kesehatan. Aturan ini adalah skema baru yang diharapkan mampu meningkatkan pendidikan dan kesehatan di Papua. Sehingga, target menyejahterakan orang asli Papua juga dapat di capai.

Tata kelola baru berikutnya adalahadanya indikator dalam pembagianpenerimaan Dana Otsus. Di antaranya memperhatikan jumlah OAP, tingkat kesulitan geografis, dan indeks kema-halan konstruksi. Tidak hanya itu, mekanisme pembagian Dana Otsus pun harus melibatkan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) juga akan dilibatkan dalam pengawasan pengelolaan Dana Otsus. Penggunaannya pun memiliki rencana induk yang ditetapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas.Walhasil, implementasi UU baru ini diharapkan dapat memperbaiki dan menyempurnakan beragam kekurangan dalam pelaksanaan otsus sebelumnya. Sehingga, peruntukannya lebih tepat sasaran, dapat meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Papua khususnya OAP, serta mampu mengatasi problem pembangunan yang terjadi selama ini.

Read More: ASEAN dan Pasifik Selatan Menjadi Prioritas Polugri RI