6 Sektor Pendidikandi Papua

6 Sektor Pendidikan yang Harus Terselesaikan di Papua Barat

Sebagai modal dasar pembangunan, permasalahan di sektor Pendidikan di Papua khususnya Papua Barat haruslah diatasi secara tepat.

Ini juga  yang menjadi pemikiran Komisi XDPR RI dalam Kunjungan Kerja (Kunker)pada Reses Masa Persidangan V TahunSidang 2016-2017 ke Papua barat.

Dipimpin Wakil Ketua Komisi XFerdiansyah, setidaknya ada 6 substansi di sektor pendidikan dasar menengah yang menjadi fokus perhatian:

  1. Terkait Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat.
  2. Berbagai permasalahan yang dihadapi serta memberikan saran dan masukan bagi perbaikan kualitas dasar dan menengah di Papua.
  3. Terkait permasalahan guru dan tenaga kependidikan di Papua barat.
  4. Permasalahan terkait perkembangan pelaksanaan KurikulumTingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013 (K13).
  5. Permasalahan terkait ujian nasional (UN) khususnya implementasi UNI dan UN Berbasis Komputer (UNBK) selamatiga tahun di Papua barat.
  6. Permasalahan terkait Kartu IndonesiaPintar (KIP), Bantuan Operasional Sekolah(BOS), BOS Daerah (BOSDA) dan DanaAlokasi Khusus (DAK) Pendidikan di Papua Barat. “Kita juga akan meminta masukan terkait perbaikan sistem KIP, BOS, dan DAK Pendidikan,”tandasnya.

 

Sementara di sektor pendidikan tinggi, Komisi X DPR akan mendalam sejumlah permasalahan, di antaranya dana BOS bagi PTN atau yang disebut Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).

Menurutnya, BOPTN merupakan bantuan operasional dari Kemendikbud bagi PTN untuk mendorong peningkatan kualitas PTN. Dilaksanakan sejak 2012, BOPTN sendiri dihitung berdasarkan jumlah mahasiswa.

Sejak kebijakan BOPTN diberlakukan tidak akan ada lagi biaya tinggi untuk masuk PTN, terutama bagi mereka calon mahasiswa baru.

Sejumlah permasalahan terkait dana BOPTN juga didalami KomisiX DPR, diantaranya apakah pencairan dana BOPTN tepat waktu di awal semester ataukah ada permasalahan.

Selain itu, mereka juga ingin mengetahui berapa persen dampak BOPTN terhadap biaya kuliah tunggal (BKT) dan uang kuliah tunggal (UKT) yang harus ditanggung mahasiswa di Papua.

Tak hanya BOPTN, permasalahan terkait kebijakan Kemenristek dikti tentang Bidikmisi (Bantuan Pendidikan Miskin Berprestasi), PPA (Peningkatan PrestasiAkademik), Adik (Afirmasi PendidikanTinggi) dan beasiswa lainnya.

Pencairan beasiswa tepat waktu juga menjadi perhatian utama dari Komisi X selain tingkat keberhasilan capaian program.

Sumber: tribunnews.com