sejarah papua barat

Papua Khususnya Papua Barat harus bisa sejajar dengan daerah lain

Empat Kementerian Kabinet Kerja Jokowi-JK memaparkan kinerja pengembangan Papua dan Papua Barat di Jakarta, Minggu (5/3/2017) pada media massa.

Keempat Kementerian tersebut meliputi kementerian itu adalah

  1. Kementerian Perhubungan,
  2. Kementerian Energi dan SumberDaya Mineral (ESDM),
  3. Kementerian Komunikasi dan Informatika,
  4. serta Kementerian Perkerjaan Umum dan PerumahanRakyat (PUPR).

Masing-masing menteri memaparkan target perkembangan Bumi Cendrawasih. Mereka juga menjelaskan perkembangan setiap program Kementeriannya.

  1. Keempat menteri yang hadir adalah
  2. Menteri Komunikasi danInformatika Rudiantara,
  3. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi,
  4. Menteri ESDM Ignasius Jonan dan
  5. Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono.

Menariknya, tak nampak pola individu masing-masing Kementerian. Sebaliknya, mereka saling terbuka terhadap program satu sama lain. Sinergisitas para Menteri tersebut tercermin dalam Diskusi Media dengan tema “Visi Indonesia Sentris Pemerataan di Papua”.

 

Rencananya, diskusi dengan kalangan media massa ini akan terjadwal secara berkala sebagai bagian dari pelaksanaan program Government Public Relations (GPR) alias Kehumasan Pemerintah yang menjadi amanah bagi semua kementerian Kabinet Kerja untuk memaparkan kinerjanya kepada publik.

Sinergi antara kementerian benar didahulukuan, kita tidak melihat proyek masing-masing Kementerian. Egosentris sedikit demi sedikit mulai hilang, kerjanya lebih bersama agar lebih efisien, tukas Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Hal ini didukung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang mengatakan bahwa mereka siap untuk membangun Papua. Tak tanggung-tanggung, Kementerian Perhubungan mengalokasikan 10% anggaran tahunan untuk pengembangan infrastruktur Papua khususnya papua barat.

Jumlah investasi kita kurang lebih pada tahun ini ada Rp 4 triliun, artinya 10% dari anggaran dari Kementerian Perhubungan ada di Papua. Padahal kita tahu ada 34 provinsi. Artinya, kita berikan perhatian lebih kepada Papua,  ujar Menteri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Papua khususnya papua barat  kini menjadi salah satu fokus proyek strategis nasional.

Dengan adanya pembangunan Papua diharapkan pembangunan tidak terpusat di Indonesia tetapi juga menjangkau wilayah Indonesia bagianTimur. Setiap kementerian menempatkan proyek-proyek strategis nasional di Papua, serta berkomitmen untuk mengawal pembangunan ini.

Sedangkan Menteri ESDM Ignasius Jonan menargetkan program penerangan atau lampunisasi dengan menggunakan lampu tenaga suryadi desa-desa Papua dan Papua Barat yang masih gelap gulita selesai pada 2017-2018.

“Ini yang di targetkan pemerintah, paling kurang tahun ini, tahun depan sudah ada lampu. Yang penting lampunya dulu, setelah itu jaringan listriknya di bangun,” ujarnya sambil memamerkan perangkat lampu tenaga surya yang akan dibagikan pada belasan ribu rumah dipapua dan papua Barat yang belum menikmati listrik.

Menurut Jonan, perangkat lampu itu seharga 3,5 juta rupiah /unit yang terdiri dari perangkat panel surya, empat lampu, dan satu unit pengisi baterai ponsel. “Dalam keadaan normal, satu lampu bisa menerangi 8 jam sehari dan dapat dipindah dan dibawa kemana saja sehingga dapat berfungsi juga sebagai lampu senter di kegelapan,”jelasnya lagi.
Jonan mengatakan dari 2.500 desa yang belum teraliri listrik atau masih gelap gulita, sebagian besar berasal dari Papua dan Papua Barat.

Terdapat sekitar 136.000-140.000 kepala keluarga di kedua provinsi ujung Timur Indonesia tersebut dari sekitar 260 ribu lebih kepala keluarga yang belum diterangi di seluruh Indonesia.

Jonan mengatakan dalam program tersebut, nantinya setiap KK di daerah yang masih belum mendapatkan penerangan listrik mendapat kansebuah panel surya dengan empat buah lampu dengan sebuah casbatere untuk telpon seluler.

Lampu tersebut dapat diatur dalam tiga kategori penerangan. Untuk lampu terang, lampu hidup dapat bertahan enam jam, penerangan sedang lampu akan bertahan 12 jam dan lampu redup untuk tidur dapat bertahan hingga 60 jam. Jonan mengatakan,di Provinsi Papua pemerintah akan menghasilkan 365 megawatt (mw)sampai 2019 dan sembilan unit energi terbarukan.