image 7

Empat Bidang Prioritas Pembangunan Papua

Percepatan pembangunan Papua dan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua.

Pelaksanaan UU OtonomiKhusus Papua tersebut didasari semangat mewujudkan kesetaraan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan provinsi lainnya.

Percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat juga menjadi bagian dari pemihakan (afirmasi) untuk menghargai, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar sosial, ekonomi, dan budaya, serta hak-hak sipil dan politik masyarakat Papua dan Papua Barat agar dapat menikmati kehidupan yang lebih maju, sejahtera, dan bermartabat.

Berbagai kebijakan telah dilaksanakan oleh Pemerintah, antara lain melalui penetapan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan PapuaBarat; Peraturan Presiden Nomor 65 tahun2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat(P4B).

 

Namun, berbagai hambatan yang muncul menyebabkan pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut kurang optimal dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat sampai dengan tahun 2019 mendatang akan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan dengan melaksanakan empat bidang prioritas,yaitu:

  • (1) pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan;
  • (2) pengembangan ekonomi lokal, perlindungan sosialdan penanggulangan kemiskinan;
  • (3)infrastruktur dasar dan konektivitas; serta
  • (4) kelembagaan dan tatakelola.

Pelaksanaan percepatanpembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilaksanakan dengan strategi berupa:

  • pembangunan Papua berbasis wilayah adat dan di fokuskan untuk Orang Asli Papua (OAP);
  • percepatan pembangunan Papua kampung terutama di daerah pegunungan tengah, daerah terpencil dan tertinggal yang sulit dijangkau;
  • Pelaksanaan dialog secara intensif dengan semua komponen masyarakat dan pemerintahan daerah;
  • pendampingan terhadap aparatur pemerintah daerah dan masyarakat; pemberdayaan dan pelibatan aktif masyarakat lokal dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
  • pemberdayaan OAP dan pengusaha lokal yang berdomisili di wilayah Papua, dan peningkatan kerja sama kemitraan dengan swasta, serta kelompok masyarakat lainnya yang memiliki perhatian untuk Papua.