image 8

Fokus Pembangunan Papua dan Papua Barat tahun 2018

Percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat adalah dengan mengutamakan perluasan akses dan peningkatan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan,pengembangan ekonomi lokal berbasis wilayah adat, penurunan angka kemiskinan dan perlindungan sosial,pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan konektivitas wilayah, sertapengembangan kelembagaan dan tata kelola. Adapun arah kebijakan dan sasaran umum pembangunan wilayah ditujukan untuk:

  • peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  • pengurangan kesenjangan antar wilayah;
  • pengurangan risikobencana; dan
  • peningkatan keserasian pemanfaatan ruang dan pertanahan.

Dalam Rencana Kerja Pemerintahtahun 2018 disebutkan bahwa sasaran pembangunan wilayah difokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, yaitu sebesar 6,4 – 6,6% pada 2017, 6,7 – 6,9%pada 2018), dan 6,9 – 7,1% pada 2019. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di daerah tertinggal akan diperkecil dari 16,0 – 16,5% pada 2017, menjadi15,5 – 16,0% pada 2018, dan 15,0 –15,5% pada 2019.

Di sisi lain, IndeksPembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal akan terus ditingkatkan dari 61,34 pada 2017, menjadi 62,06 pada2018, dan 62,78 pada 2019. Pemerintah juga melakukan pengembangan Pusat Ekonomi Kawasan Perbatasan di 10 PKSN hingga tahun2019, melakukan pembangunan kecamatan lokasi prioritas (lokpri) masing masing 150 lokpri pada 2017, 187 lokpripada 2018, dan 187 lokpri pada 2019.

Selain itu juga dilakukan pembangunan infrastruktur pendukungPLBN, masing-masing sebanyak 7 (tujuh) PLBN setiap tahunnya hingga tahun 2019 serta upaya peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan masing-masing di 12 PPKT setiap tahunnya hingga tahun 2019.

Sasaran pembangunan perdesaan adalah dengan meningkatkan desa tertinggal menjadi desa berkembang, yaitu sebanyak 3.000 desa pada 2017, 4.500 desa pada 2018, dan 5.000 desa pada 2019.

Selanjutnya adalah meningkatkan desa berkembang menjadi desa mandiri,yaitu sebanyak 1.200 desa pada 2017,1.800 desa pada 2018, dan 2.000 desa pada 2019.

Berikutnya adalah melakukan peningkatan konektivitas Desa-Kota melalui pembangunan ekonomi hulu-hilir dan pengelolaan kawasan perdesaan untuk mempercepat kemandirian desa di 28 Kawasan pada 2017, 39 Kawasan pada2018, dan 39 Kawasan pada 2019.

Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi untuk percepatan desa tertinggal menjadi desa berkembang di 86 Kawasan/ 43 SP/ 12 KPB pada 2017,130 Kawasan/ 65 SP/ 18 KPB pada 2018, dan 144 Kawasan/ 72 SP/ 20 KPB pada2019.

Sasaran penurunan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Nasional dari rata-rata 142,2 pada 2017, akan diturunkan menjadi 137,5 pada 2018, dan 132,8 pada 2019. Sementara sasaran prioritas nasional rata-rata IRBI di 136Kabupaten/Kota adalah dari 154,1 pada2017, diturunkan menjadi 149 pada 2018, dan 144 pada 2019.

Sasaran percepatan pembangunandi Papua dan Papua Barat di sektor pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan pertumbuhan sebesar 6,7% pada 2018 menjadi 7,5% pada 2019 untuk provinsi Papua.

Sedangkan untuk provinsi Papua Barat adalah sebesar 6,9% pada 2018 menjadi 7,8% pada 2019. Tingkat kemiskinan di Papua adalah sebesar 27,1% pada 2017, ditutunkan menjadi 26,8% pada 2018, dan 26,5%pada 2019.

Sementara tingkat kemiskinandi Papua Barat adalah sebesar 23,6% pada 2017, diturunkan menjadi 22,4% pada 2018, dan 21,4% pada 2019. Tingkat pengangguran di Papua dalah sebesar 3,7% pada 2017,diturunkan menjadi 3,6% pada 2018 dan menjadi 3,4% pada 2019.

Di PapuaBarat adalah sebesar 7,8% pada 2017, diturunkan menjadi 7,7% pada 2018 dan menjadi 7,5% pada 2019. Sedangkan angka IPM di Papua adalah 58,2 pada2017, ditingkatkan menjadi 58,7 pada 2018 dan 59,2 pada 2019.

Di Papua Barat angka IPM adalah 62,7 pada 2017,ditingkatkan menjadi 63,2 pada 2018 dan63,7 pada 2019.

Lainnya: Fotografi Bawah Laut Terbaik di Papua Barat