GANGGUAN KEAMANANAN MENYEBABKAN PEMBANGUNAN DI PAPUA TIDAK EFEKTIF

GANGGUAN KEAMANANAN MENYEBABKAN PEMBANGUNAN DI PAPUA TIDAK EFEKTIF

Pembangunan infrastruktur jalan di Papua merupakan upaya meningkatkan konektivitas, membuka daerah terisolasi, dan mengurangi harga barang barang, terutama di wilayah pegunungan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, khususnya pembangunan Jalan Trans Papua, baik di Papua dan Papua Barat, terkendala sejumlah faktor seperti kondisi alam yang masih berupa hutan, pegunungan, dan cuaca.

Tak hanya itu, hambatan terberat dalam proses pembangunan di Papua adalah masalah keamanan. Kendala keamanan menghambat operasi pekerjaan yang di harapkan tuntas satu tahun, tidak bisa bisa terealisasi. Beberapa kasus terjadi selama proses pembangunan, sepeti penembakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di beberapa wilayah pegunungan Papua.

Pemberitaan Kompas.com 2 Desember2019 menyebutkan, aksi tersebut membuat tiga titik pekerjaan jalan sepanjang 3 kilometer harus terhenti. Adapun pekerjaan yang dimaksud adalah pembangunan Jalan Wamena (Kabupaten Jayawijaya) ke Mbua (Kabupaten Nduga), lalu dari Dekai (Kabupaten Yahukimo) ke Kenyam (Kabupaten Nduga), dan dari Ilaga keSinak (Kabupaten Puncak Jaya). Selainitu, terdapat insiden penyerangan tujuh pekerja PT Modern di Desa Agenggeng pada 15 Maret 2016. Akibat dari serangan tersebut, empat pekerja tewas.

Puncak dari kekejaman KKB adalah pembantaian terhadap 31 pekerja BUMN PT. Istaka Karya di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga. Secara sadis, Kelompok Separatis Bersenjata membunuh para pekerja yang tidak berdaya tersebut.

Gangguan keamanan yang telah mengakibatkan tersendatnya pembangunan infrastrukstur di Papua direspon oleh pemerintah pusat dengan menambah jumlah personel keamananyang terdiri dari TNI dan Polri. Prioritas utama dari penambahan personel keamanan adalah agar situasi dan kondisi di Papua tetap kondusif dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik.

Peningkatan kekejaman kelompok separatis bersenjata di Papua dengan membunuh banyak orang secara acak telah membuat Pemerintah Indonesia melalui Menko Polhukam menetapkan beberapa kelompok bersenjata ke dalam daftar teroris.Selain itu Pemerintah juga mengirimSatgas Nemangkawi yang terdiri darig abungan prajurit TNI dan Polri terus memburu anggota anggota Kelompok Separatis Teroris, terutama yangmasuk dalam daftar pencarian orang.

Kepala Satgas Humas Nemangkawi Kombes Pol Iqbal Alqudussy menyatakan bahwa terhitung sejak 12 meihingga 12 juni 2021, satgas berhasil menangkap 15 anggota Kelompok Separatis Teroris.

Prestasi ini sangat baik karena posisi KST makin terdesak. Salah satu markas mereka di Kabupaten Puncak sudah diserbu, dan akan disusul oleh penelusuran markas selanjutnya. Oleh karena itu, Satgas Nemangkawi diperpanjang masa tugasnya. Masyarakat setuju dengan pendekatan kemananan yang dilakukan oleh TNI dan Polri untuk mengejar kelompok KST yang selama ini meresahkan karena melakukan teror di bumi Cenderawasih.Ini semua dilakukan agar situasi di tanah Papua lebih aman.

Untuk mendukung Satgas Nemangkawi, maka 400 prajurit TNI dari Batalyon Infantri 315/Garuda diberangkatkan ke Papua, tanggal 12 juni 2021. Tujuannya agar membantu pengamanan di Bumi Cendrawasih, khususnya di daerah Kabupaten Merauke, Asmat, dan Mimika.

Meski ketiga daerah itu tidak terlalu rawan seperti di Kabupaten Puncak, tetapi keberadaan para prajurit tetap diharapkan, karena KST bekerja dengan cara gerilya, sehingga ada kemungkinan mereka tiba tiba melakukan penyerangan di Mimika atau daerah lain. Keselamatan rakyat lebih penting, oleh karena itu para prajurit bekerja dengan keras demi keamanan warga sipil.

Keberadaan pasukan TNI di Papua disambut baik karena masyarakat paham bahwa keberadaan personil keamanan akan membuat suasana aman tanpa ada serangan dari kelompok separatis bersenjata. Selain itu, masyarakat juga merasa nyaman karena saat ini keadaan di Bumi Cenderawasih makin maju, berkat program otonomi khusus yang membangun berbagai infrastruktur dan kemajuan intelektualitas rakyat di Papua.

Read More: West Papua Benny Wenda Halusinasi