gambar

Infrastruktur di Papua dan Papua Barat Menjadi Prioritas Nasional

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur di Papua dan Papua Barat untuk mendukung konektivitas di dua provinsi tersebut .Beberapa proyek infrastruktur yang dilaksanakan bahkan menjadi prioritas nasional, sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Daftar Proyek Strategis Nasional di Provinsi Papua dan Papua Barat antara lain, Pembangunan jalan Trans Papua, jalan lintas perbatasan dan jalan menuju lintas batas serta pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Sarana Penunjang diSkouw, Jayapura.

Perencanaan pembangunan infrastrukturdi Papua dan Papua Barat dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR periode2015-2019, dari 35 Wilayah Pembangunan Strategis (WPS) nasional terdapat empat WPS di Papua dan Papua Barat, yaitu WPS31 Sorong-Manokwari, WPS 32 Manokwari-Bintuni, WPS 33 Nabire-Enarotali-Wamena,dan WPS 34 Jayapura-Merauke.

Pembangunan infrastruktur tersebut tidak hanya membangun infrastruktur yang ditujukan untuk mendorong perkembangan ekonomi di perkotaan, tetapi juga membangun infrastruktur di perbatasan yang bertujuan untuk mengurangi disparitas sosial, ekonom iAlokasi anggaran pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat cukup besar.

 

Pada tahun 2015, alokasi untukProvinsi Papua sebesar Rp 5,66 triliun terdiri dari alokasi untuk sumber daya air sebesar Rp576 miliar, jalan dan jembatan Rp 4,26 triliun, permukiman Rp 281 miliar dan perumahan Rp415 miliar.

Tahun 2016, alokasi untuk Papua sebesar Rp 5,06 triliun terdiri dari alokasi untuk sumber daya air Rp 308 miliar, jalan dan jembatan Rp 3,74 triliun, permukiman Rp250 miliar dan perumahan Rp 216 miliar.

Untuk tahun anggaran 2017, alokasi untuk Papua sebesar Rp 4,96 triliun terdiri dari alokasi untuk sumber daya air Rp 411 miliar, jalan dan jembatan Rp 3,72 triliun, permukiman Rp 132 miliar dan perumahan Rp85,7 miliar.

Sementara alokasi anggaran untuk Provinsi Papua Barat pada tahun 2015 sebesar Rp 3,96 triliun, dimana terbagi untuk alokasi infrastruktur sumber daya air Rp 775 miliar, jalan dan jembatan Rp 2,48 triliun, permukiman Rp 405 miliar dan perumahan Rp78 miliar.

Tahun 2016, alokasi Papua Barat sebesar Rp 2,53 triliun, terbagi untuk alokasi infrastruktur sumber daya air Rp 499 miliar, jalan dan jembatan Rp 1,28 triliun, permukiman Rp 255 miliar dan perumahan Rp183 miliar.

Tahun 2017 alokasi Papua Barat meningkat menjadi Rp 2,64 triliun, terbagi untuk alokasi infrastruktur sumber daya air Rp343 miliar, jalan dan jembatan Rp 1,51 triliun, permukiman Rp 129 miliar.

Sehingga total alokasi pembangunan infrastruktur PUPR untuk Papua dan Papua Barat pada tahun 2017 mencapai Rp 7,61 triliun.

Anggaran pembangunan infrastrukturuntuk Papua dan Papua Barat juga didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), dimanapada tahun 2015 dana DAK untuk kedua provinsi tersebut sebesar Rp 1,59 triliun,tahun 2016 dana tersebut meningkat pesat menjadi sebesar Rp 6,35 triliun dan pada tahun 2017 sebesar Rp 2,18 triliun.

Dalam pembangunan jalan, pemerintahakan menyelesaikan sekitar 112 km jalan Trans Papua yang ditargetkan rampung seluruhnya pada tahun 2018.

Sedangkan dalam pembangunan infrastruktur sumberdaya air, Kementerian PUPR melakukan rehabilitasi beberapa daerah irigasi.

Dalam pembangunan perumahan, juga dilakukan upaya untuk memperbaiki rumah-rumah penduduk yang tidak layak huni, yaitu melalui program rumah swadaya. Masing-masingditargetkan sebanyak 3.500 unit.

Selainitu juga ada program rumah khusus yangdibangun untuk nelayan, tenaga medis, dan pemuka agama.

Untuk meningkatkan kualitas permukiman, juga dilakukan penanganan kawasan kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang menjangkau 41 kelurahan di Kota Sorong dan Kota Manokwari Barat.

Kawasan perbatasan juga mendapatkan sentuhan pembangunan, dimana KementerianPUPR telah menyelesaikan pembangunanPos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw yangdilengkapi dengan infrastruktur penunjang seperti pasar, sehingga kawasan PLBNdapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.