KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI PAPUA PENEGAKAN HUKUM TIDAK BOLEH MELANGGAR HAM

KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI PAPUA PENEGAKAN HUKUM TIDAK BOLEH MELANGGAR HAM

Konflik keamanan di Papua menjadi perhatian karena sudah berlangsung lama dan juga melingkupi berbagai wilayah di Papua. Itu wajar karena Papua memiliki kekhasan dan kekhususan yang kita harus sama sama memberikan perhatian. Selain itu sumber dayanya juga luar biasa. Semua ada di Papua, problemnya juga ada di Papua.

Sejauh mana tugas pokok Polri? Pasal13 UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI mengatur secara transparan serta jelas bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Keamanan dan ketertiban adalah kondisi yang sangat dinamis yang ad adi tengah masyarakat. Dinamis itu sebagai prasyarat untuk menyelenggarakan proses pembangunan. Orang Medan mengatakan: Cem mana barang itu kalau tidak aman. Jadi tertib dan tegaknya hukum di Tanah Papua memang sangat fundamental. Karena itu akan memberikan suatu ketenangan dan kenyamanan sekaligus untuk berkehidupan.

KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI PAPUA PENEGAKAN HUKUM TIDAK BOLEH MELANGGAR HAM1

Saat ini di Yalimo, persoalan konflik pilkada menyebabkan saudara saudara kita tidak nyaman. Mereka harus mengungsi untuk mencari daerah aman. Mereka harus menjauhi wilayah itu karena takut akan keselamatan jiwanya. Itu tugas kita sebagai aparat untuk memberikan perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.

Dalam tugas kita, pendekatannya tidak selalu kekerasan atau hal halyang membuat masyarakat takut. Diera kekinian, kita diperintahkan agar bagaimana melakukan pendekatan lunak (soft) dalam rangka memberikan perlindungan dan pengayoman. Banyak yang sudah kita kerjakan. Para Kapolres, Kapolsek, bersinergi dengan semua stakeholder dan para tokoh tokoh adat, perempuan, pemuda, masyarakat.

Mereka bilang: kami tidak usah ditakuti seperti anak kecil. Sekarang kita sudah dilingkupi dengan berbagai aturan, norma, dan hukum yang membatasi ruang langkah, sekaligu smemberikan rambu rambu. Di Papua,kita melakukan itu, membuat konsep Polisi Pi Ajar Sekolah (menanamkan wawasan kebangsaan kepada anakanak Orang Asli Papua (OAP) melalui permainanpermainan secara kreatif).Ini semacam ekstrakurikuler, namun diharapkan dapat memahami cinta kebangsaan, Pendidikan Pancasiladan Kewarganegaraan, mengetahui tentang kelalulintasan, dan seterusnya. Ini disampaikan melalui games, dan dapat respon baik.

Soft approach lain adalah Polisi Binmas Noken (memberikan pembinaan kepada masyarakat OAP dalam bidang peternakan, perkebunan, pertanian, dan budidaya lebah). Kemudian program affirmative action (memberikan afirmasi kepada OAP seperti rekrutmen personel Polri, pendidikan pengembangan kejuruan, pendidikan lanjutan). Gerakan ini dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui partisipasi aktif dan aktivitas mandiri.

Kita dorong bahwa masyarakat Papua adalah masyarakat yang kuat dan hebat. Orang Papua hidup ditanah surga, semua ada, tinggal bangkit dari keterpurukan dankemalasan. Beberapa wujud nyata adalah membuat peternakan ayam ,kambing, peternakan ikan air tawar, sapi, perkebunan, dan pertanian).

KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI PAPUA PENEGAKAN HUKUM TIDAK BOLEH MELANGGAR HAM2
KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI PAPUA PENEGAKAN HUKUM TIDAK BOLEH MELANGGAR HAM2

Kapolres Merauke misalnya, memberdayakan masyarakat dengan membuat kolam dengan memanfaatkan batok kelapa, dibikin kancing, hasil karya mereka dibeli,kemudian dikirim ke berbagai daerah,termasuk ke Australia.

Selain itu, Polri juga menggelar Focus Group Discussion, coffee morning dan dialog interaktif. Tujuannya menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan elemen elemenmasyarakat lainnya, termasuk kelompok kelompok yang berseberangan.Kita terus memberikan motivasi agar pembangunan dilakukan oleh masyarakat sendiri untuk memanfaatkan semua potensi yang ada.

Sisi lain kita sebagai penegak hukum. Ini yang kita disoroti. Dalam sebuah perkara yang ditangani, selalua da upaya untuk diselesaikan secara kekeluargaan, negosiasi, dikembalikan melalui musyawarah adat. Itu terus dilakukan. Kita berkolaborasi dengan pemerhati HAM dalam rangka pembekalan di lapangan. Kita dalam menegakkan hukum tidak boleh melanggar HAM itu sendiri.

Penegakan hukum pidana adalah upaya terakhir. Polisi lebih mengedepankan keadilan restoratif, menegakkan hukum dengan pendekatan kekeluargaan, serta tegas dan terukur sesuai peraturan perundangundangan dengan tetap menjunjung tinggi asas kemanusiaan. Terkadang kita mendapat kendala dan hambatandari saudara saudara Papua yang memaksakan kehendak. Jika memaksakan kehendak, itu akan merugikan masyarakat lain.Fungsi intelijen itu lebih banyak dipenyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Setiap ada ancaman dan potensi gangguan, kita ada disitu.

KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI PAPUA PENEGAKAN HUKUM TIDAK BOLEH MELANGGAR HAM3

Beberapa kejadian penting di Papua sejauh ini misalnya pembantaian karyawan Istaka Karya, guru yang tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Puncak Papua, hingga tenaga medis covid19 yang orang asli Papua, dibunuh di Intan Jaya oleh kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB). Banyak juga catatan lain sehingga membuat kita menambah kekuatan.

Reformasi 1998 membawa dampak positif dan negatif. Positif karena memberikan kebebasan seluas luasnya bagi semua orang untuk menyampaikan pendapat. Negatifnya, kaum muda Papua membuat gerakan perlawanan untuk menuntut keadilan,yang ujung ujungnya menentang Indonesia. Itu masalah bagi negara. Sebenarnya tidak banyak, hanya kelompok kelompok saja.

Ada yang baik sesuai mekanisme, misal nya menyampaikan melalui orasi, tapi ada juga yang melalui tindakan kekerasan.Kita mengelola semua itu dengan semua tokoh. Jika mereka ingin merdeka, itu persoalan, dan negara pasti menolaknya.

Jika Polri tidak ada tindakan atas pelanggaran hukum,apa kata dunia? Saat ini kita melakukan operasi di 14 provinsi terhadap kelompok Aliansi Mahasiswa Papua. Mau terima beasiswa, mau minta dibiayai pemerintah, tapi bicaranya mau merdeka. Ini aneh bin ajaib.

Banyak mahasiswa Papua yang dikirim oleh Gubernur Papua ke berbagai negara untuk studi, semua malah melawan negara. Apalagi media sosial sekarang menggila. Hoax berkembang, sehingga banyak yang saling membenturkan. Jadi dialog itu harus terus didorong.(Disarikan dari webinar Moya Institute dengan topik Konflik Keamanan di Papua dan Solusinya, 23 Juli 2021).

Read More: RP 234.6 TRILLION PAPUA OTSUS FUND