Kegiatan Prioritas Pendukung Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat

Kegiatan Prioritas Pendukung Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat

Program Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat pada tahun 2018 didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan prioritas, yaitu :

  • (1) peningkatan akses dan kualitas pendidikan;
  • (2) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
  • (3) perlindun gan sosial dan kemiskinan;
  • (4) penguatan ekonomi lokal berbasis wilayah adat;
  • (5) percepatan pembangun an infrastruktur dasar;
  • (6) pengembangan konektivitas wilayah; dan
  • (7) penguatan kelembagaan dan tata kelola.

Program peningkatan akses dan kualitas pendidikan di provinsi Papua dan Papua Barat antara lain berupa;

  • pembangunan dan pengoperasian sekolah berpola asrama;
  • pembangunan asrama siswa dan guru;
  • pembangunan dan pengembangan SMK yang disesuaikan dengan potensi unggulan wilayah lokal;
  • tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan di provinsi PapuaBarat;
  • pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan dilaksanakannya rehabilitasi ruang kelas;
  • Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dalam bentuk penerapan kurikulum pendidikan kontekstual Papua;
  • tersedianya guru berkualitas dan tambahan kuota guru;
  • terlaksananya kebijakan afirmasi untuk orang asli Papua (OAP) guna menempuh jenjang pendidikan menengah dan tinggi.

 

Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, yaitu dalam bentuk: 

  • peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak;
  • terlaksananya gerakanmasyarakat hidup sehat;
  • pengembanganMalaria Center;
  • penurunan kejadianmalaria,
  • prevalensi HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya;
  • beroperasinya pelayanan kesehatan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi komunikasi (telemedicine) di rumah sakit rujukan nasional/provinsi atau regional dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
  • penugasan 24 tim tenaga kesehatan Nusantara Sehat secara kelompok (team based) serta penugasan tenaga dokter spesialis; dan
  • bantuan pendidikan dokter spesialis bagi putra/putri OAP.

Perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk;pelaksanaan integrasi Kartu Indonesia Sehat dengan Kartu Papua Sehat. Terpenuhinya kebutuhan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional/JKN; pelaksanaanProgram Keluarga Harapan (PKH), serta tersedianya bantuan permodalan untukUMKM.

Penguatan ekonomi lokal berbasis wilayah adat diwujudkan dalam bentuk;

  • pelaksanaan cetak sawah untuk mendukung produksi dan pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dan wilayah adat;
  • pembangunan irigasi di Kabupaten Mappi, rehabilitasi jaringan irigasi tersier;
  • rehabilitasi jaringan irigasi di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Merauke; pembangunan bendungan Baliem;
  • Dikembangkannya produksi tanaman kelapa, cengkeh, pala, dan sagu dari hulu ke hilir;
  • tersedianya sarana dan peralatan produksi dan pasca panen, serta
  • peralatan pengolahan hasil tanaman pangan dan perkebunan;
  • dikembangkannya ternak ruminansia;
  • dibangunnya gudang pangan lokal dan lantai jemur;
  • dikembangkannya prasarana dan saranaBUMDES bersama;
  • dibangunnya embung pertanian dan bangunan air lainnya didaerah rawan pangan;
  • ditingkatkannya keterampilan Prukades;
  • dibangun dan dikembangkannya Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Biak, Timikadan Merauke;
  • dikembangkannya usahae konomi kreatif; dan dilaksanakannya pembangunan pasar antar desa,

Berikutnya adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar, yaitu berupa;

  • tersedianya bantuan stimulan pembangunan baru rumah layak huni dan sehat;
  • penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS);
  • pembangunan sistem penyedia air minum(SPAM) di kawasan rawan air dan dikawasan nelayan;
  • pembangunan jaringan di kawasan air terfasilitasi;
  • pembangunan sistem pengolahan air limbah berbasis masyarakat;
  • pembangunan prasarana penyedia air baku di Kota Jayapura, Kabupaten Jaya wijaya dan Kabupaten Merauke;
  • Pembangunan sarana dan prasarana air bersih di kawasan perdesaan;
  • pembangunan sarana dan prasarana air bersih di pulau kecil;
  • terpasangnya Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di wilayah perdesaan gelap gulita;
  • dibangunnya PLT Minihidro dan PLTS (tenaga surya) di kawasan perbatasan;
  • tersedianya pengembangan konektivitas wilayah;
  • Dibangunnya jalan nasional termasuk jalan Trans Papua serta jalan perbatasan;
  • dibangun dan dikembangkannya bandar udara dan pelabuhan;
  • diselenggarakannya subsidi angkutan barang tol laut;
  • diselenggarakannya pelayanan angkutan laut dan angkutan udara perintis;
  • dibangunnya BTS di daerah blankspot terutama di daerah 3T;
  • penyediaan akses internet di wilayah telekomunikasi;
  • dibangunnya Desa Broadband Terpadu; dan
  • digelarnya jaringan serat optik yang menghubungkan seluruh ibukota kabupaten/kota provinsi Papua dan PapuaBarat.

Sementara penataan kelembagaan dan tata kelola dilakukan dalam bentuk;

  • diselesaikannya penyusunan Perdasidan Perdasus;
  • dilaksanakannyapeningkatan kapasitas kelembagaan provinsi/kabupaten/kota/distrik dalam peningkatan pelayanan dasar publik;
  • fasilitasi penanganan masalah hukum terkait pemanfaatan tanah adat/ulayat untuk kepentingan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat;
  • serta dilaksanakannya program cinta tanah air dan wawasan kebangsaan melalui pendekatan kontekstual Papua.