KONTRIBUSI PEMERINTAH PUSAT UNTUK PAPUA JAUH LEBIH BESAR DIBANDING SUMBANGAN PAJAK PAPUA UNTUK NEGARA

KONTRIBUSI PEMERINTAH PUSAT UNTUK PAPUA JAUH LEBIH BESAR DIBANDING SUMBANGAN PAJAK PAPUA UNTUK NEGARA

Tidak ada yang spesial dalam New York Agreement, kecuali bahwa pernah terjadi sebuah momentum kembalinya Papua (saat itu bernamaWest Papua) ke pangkuan ibu pertiwi melalui Pepera yang diamanatkan untuk dilaksanakan pada tahun 1969. Itu terjadi saat diselenggarakannya Sidang Umum PBB pada 19 Nopember1969 yang menghasilkan Resolusi PBB 2504/XXIV/1969 bahwa suara mayoritas para ketua adat di Papua dalamPenentuan Pendapat Rakyat (Pepera)Papua menghendaki bergabung dengan Indonesia. Inilah yang harus dirayakan.

Di sisi lain, ada kelompok kelompokyang ingin menyesatkan sejarah New York Agreement yang ditandatangani pada 15 Agustus 1962. Sebab, kelompok ini menginterpretasikan bahwa Papua pernah merdeka, kemudian diserahkan ke PBB sebagai hasil dari New York Agreement untuk kemudian dilakukan PenentuanPendapat Rakyat. Ini adalah jalan pikiran para kelompok ini. Padahal, kolonial Belanda saat itu tidak ada yang mendukung pendapat atau jalan pikiran ini.

NKRI yang saat itu merdeka adalah dari Sabang sampai Merauke. Ini sesuai hukum internasional yang menyatakan bahwa wilayah negara yang baru merdeka itu sama atau identik dengan wilayah saat dijajah oleh negara kolonial.

Sebenarnya UU 43/2008 tentang Wilayah Negara kurang tegas. Harusnya batas wilayah dimasukkan ke Konstitusi, sehingga upaya mempertahankan satu jengkal wilayah juga diperhatikan oleh pemerintah yang sedang memerintah saat itu. Sebab, pelanggaran terhadap Konstitusi dapat menyebabkan pemerintah diimpeachment. Ini juga agar sesuai dan seirama dengan Konvensi Montevideo tahun 1933 mengenai definisi negara.

Terkait pembangunan Tanah Papua(Provinsi Papua dan Provinsi PapuaBarat), dalam rangka percepatan pembangunan, diterbitkan InpresNo. 9/2020 mengenai adanya hak hak adat dari Tujuh Wilayah Adat yang harus dlibatkan dalam pembangunan Papua.

Ini merupakan good will pemerintah.Terkait UU Otsus Papua yang baru, ada peningkaan Dana Otsus. Niat pemerintah adalah untuk memperbesar kontribusinya dalam membangun Papua. Pajak kita dari Papua tidak sampai Rp 10 triliun. Namun, kontribusi nasional untuk Papua dapat mencapai lebih dari Rp 40 triliun per tahun. Jadi salah jika ada yang mengatakan pemerintah mengambil kekayaanPapua. Sebab, sumbangan pemerintah untuk Papua jauh lebih besar dari sumbangan pajak dari Papua.

Problemnya, banyak orang yang jarang mengetahui detailnya. Sementara hoax banyak bersliweran, dan dipercaya oleh sebagian besar orang. Problem selama ini Dana Otsus tidak digunakan untuk empat sektor strategis, yakni untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan. Malah, yang terjadi dana tersebut selama ini dinikmati oleh kelompokkelompok yang justru bertentangan dengan pemerintah. Kita perlu jujur terkait hal ini, agar kita tahu di mana saat ini kita berada, dan kearah mana kita menuju ke depan.

Dana Otsus selama ini banyak yang tercecer di tempat tempat yang tidak semestinya. Ada yang tercecer di Singapura, ada yang tercecer di Australia, di New Zealand, di Eropa, Amerika. Bahkan, kadang kadang tercecer di tangan kelompok separatis teroris Papua, sehingga mereka bisa membeli senjata dan amunisi, kemudian membunuh kedua belah pihak.

Jangan lupa, ada juga tuduhan tuduhan dari kelompok minoritas tertentu mengenai adanya pelanggaran HAM oleh TNI/Polri di tanah Papua, di Kabupaten Paniai, di Wasior, juga Wamena. Padahal, hasil penelitian Universitas Gadjah Mada (UGM) menunjukkan bahwa pelanggaran HAM terbesar justru dilakukan Kelompok Separatis Papua (KSP) sebanyak 188 kasus sejak tahun 2000 – 2021.

Pemikiran pemikiran dugaan tersebut justru memberikan amunisi bagi kelompok separatis untuk makin ingin memerdekakan diri dari NKRI. Termasuk menjadikan New York Agreement sebagai landasan kemerdekaan Papua. Padahal tidak ada nilai historisnya. (Disarikan dari webinar Moya Institute dengan topik: New York Agreement dan Pembangunan Papua’,pada 16 Agustus 2021.).

Read More: PERPANJANGAN DANA OTSUS SESUAI ASPIRASI MASYARAKAT