Mengurangi Kesenjangan Dengan Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Mengurangi Kesenjangan Dengan Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Hingga tahun 2019 mendatang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigras i(DPDTT) tengah memprioritaskan program pengentasan 80 daerah tertinggal untuk menjadikannya sebagai daerah maju, dari sebanyak 122 daerah yang tergolong sebagai daerah tertinggal.

Selain itu, Kementerian DPDTT juga tengah memprioritaskan percepatan pembangunan di 39.091 desa tertinggal dan 17.268 desa sangat tertinggal. Program tersebut merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dengan target berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal menjadi 7,24 persen pada tahun 2019.

 

Selanjutnya adalah menurunkan persentase penduduk miskin daerah tertinggal menjadi 14,00 persen serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi sekitar 69,59 persen.

Agar target tersebut dapat tercapai, maka perlu ada strategi yang mujarab. Antara lain adalah memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta menerapkan pola pembangunan dengan meminimalisir ketimpangan wilayah.

Pembangunan Infrastruktur Akan Kurangi Kesenjangan

Yang paling penting adalah sumber daya manusia yang berkualitas, inovasi, kreativitas dan mampu menerapkan teknologi yang tepat. Setelah itu barulah kita mendorong investasi yang bisa meningkatkan produktivitas rakyat.

Sebagaimana kita ketahui, 122 daerah tertinggal yang ada di Indonesia itu tersebar di beberapa wilayah, yaitu 19 kabupaten di Sumatera, 6 kabupaten di Jawa dan Bali, 12 kabupaten di Kalimantan, 18 kabupaten di Sulawesi, 26 kabupaten di Nusa Tenggara Timur danNusa Tenggara Barat, 14 kabupaten di Maluku, dan 33 kabupaten di Papua.

Dari data tersebut terlihat bahwa kawasan Timur Indonesia menjadi wilayah yang paling banyak daerah tertinggalnya. Karena itu harus segara ada upaya kebijakan mengurangi kesenjangan dengan percepatan pembangunan infrastruktur, pengelolaan potensi dan pengembangan kawasan transmigrasi yang lebih mandiri.

Tentunya ini bukan pekerjaan mudah.Harus benar-benar punya kesiapan yang matang agar target mengentaskan daerah tertinggal menjadi lebih baik. Minimal daerah tertinggal sudah punya akses dengan kawasan yang perekonomiannya sudah berjalan. Sehingga terjadi pertukaran nilai ekonomi masyarakat.