Menyongsong Pembangunan Jangka Menengah Tahap Ke 3

Menyongsong Pembangunan Jangka Menengah Tahap Ke-3

Memasuki periode Pembangunan Jangka Menengah tahap ke-3(2017-2022), pembangunan diprovinsi Papua Barat diprioritaskan untuk mewujudkan Provinsi Papua Barat yang berdaya saing, yaitu memiliki SDM dan perekonomian yang mampu beradaptasi terhadap perubahan internal dan eksternal untuk meraih keberhasilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik dengan tetap terbuka pada persaingan nasional,regional dan global.

Kemampuan untuk berdaya saing merupakan kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian, sehingga gejolak yang berasal dari dalam maupun luar wilayah dapat diredam oleh ketahanan ekonomi.

Pada tahap ini, pembangunan dan pengembangan SDM serta perekonomian wilayah diharapkan berada dalam satu tingkatan lebih maju, yaitu mulai mengembangkan dan menaikkan standar untuk lebih dekat dengan kondisi eksternal, sehingga diharapkan betul-betul memiliki daya saing di ranah eksternal Papua Barat.

Menyongsong Pembangunan Jangka Menengah Tahap Ke-3

Sasaran dan kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Papua Barat pada periode ini difokuskan pada;

  • Penciptaan dan pengokohan sistem politik, keamanan, dan pertahanan;
  • Pemenuhan dan pengelolaan kebutuhan bahan makanan pokok dan bahan makanan sumber protein;
  • Pengembangan pola pangan dan peningkatan nilai tambah pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan publik, yaitu;

  • Pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi untuk membuka akses ke seluruh wilayah;
  • Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana utilitas publik;
  • serta Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan publik.

Di bidang pemerintahan, fokus kebijakan yang menjadi prioritas Pemprop Papua Barat adalah;

  • Peningkatan Pendapatan Asli Daerah(PAD);
  • Pembinaan kompetensi dan Penerapan sistem pemerintahan sesuai prinsip good governance;
  • Pemenuhan kebutuhan legal formal pemerintahan;
  • Kelengkapan struktur pemerintahan sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah;
  • serta Peningkatan besaran dan laju pertumbuhan PDRB.

Sedangkan fokus kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi adalah berupa;

  • Peningkatan ekonomi wilayah berbasis keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif;
  • Peningkatan kerjasama ekonomi; serta Peningkatan pertumbuhan dan daya saing unit-unitusaha masyarakat.

Di bidang kemasyarakatan yang berkaitan dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kebijakan yang diambil oleh Pemprop Papua Barat adalah;

  • Peningkatan derajat pendidikan masyarakat;
  • Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
  • Penanggulangan kemiskinan di perkotaan dan diperkampungan;
  • Pemenuhan prasarana perumahan dan prasarana pendukung lingkungan perumahan;
  • Pengayoman dan pembinaan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
  • serta Pembinaan keimanan, ketaqwaan, danbudaya luhur masyarakat berbasis kearifan lokal.

Fokus kebijakan lainnya yang diprioritaskan oleh Pemprov Papua Barat pada Pembangunan Jangka Menengah Tahap Ke-3 ini adalah;

  • Penerapan sistem dan regulasi ekonomi yang berpihak kepada masyarakat;
  • Perancangan dan penerapan sistem hukum yang berpihak kepada masyarakat;
  • Prioritas pembangunan bagi masyarakat miskin serta masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan daerah terisolir;
  • Pendayagunaan SDA terbarukan;
  • Pengelolaan pemanfaatan SDA yang tidak terbarukan;
  • Pelestarian dan pemeliharaan Sumber Daya Air;
  • Peningkatan nilai tambah pemanfaatan SDA;
  • Pengembangan SDA khas;
  • Perencanaan,pemanfaatan dan pengendalian tata ruang berbasis konservasi;
  • serta Melestarikan dan memproteksi keaneka ragaman budaya dari akulturasi budaya negatif.