PAPUA PAPUA BARAT SEBAGAI PENGHUBUNG EKONOMI KAWASAN PASIFIK SANGAT TERBUKA

PAPUA & PAPUA BARAT SEBAGAI PENGHUBUNG EKONOMI KAWASAN PASIFIK SANGAT TERBUKA

Kepulauan Pasifik merupakan kepulauan yang sebagian besar dihuni oleh negara negara dengan luas wilayah dan populasi yang kecil, pertumbuhan ekonomi yang lemah, infrastruktur sederhana, layanan pemerintah yang kurang baik serta tidak stabil secara politik. Meskipun demikian, negara negara di Kepulauan Pasifik memiliki potensi ekonomi yang cukup menjanjikan. Pulau pulau di Samudra Pasifik dibagi menjadi tiga dengan masyarakat budaya Polinesia, Melanesia, dan Mikronesia. Ketiganya mempunyai berbagai macam perbedaan baik secara historis berdasarkan geografi, bahasa, budaya, maupun karakter fisik.

Peluang Provinsi Papua dan Papua Barat untuk menjadi penghubung ekonomi baru di kawasan Pasifik sangat besar. Apalagi daerah tersebut memiliki potensi besar terutama di bidang industri, pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, ekonomi kerakyatan berupa UMKM, ekonomi digital dan juga kelengkapan sentra olahraga terbaikdi kawasan Pasifik selain Australia.

Potensi itu diperkuat oleh InstruksiPresiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan PembangunanProvinsi Papua dan Provinsi PapuaBarat. “Maka, implementasi Inpres ini harus diturunkan dalam bentuk Peraturan Dearah Khusus (Perdasus),” ujarDeputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani di Jayapura, Papua, Kamis (9/4/2021). Oleh sebab itu KSP mendorong Pemerintah Daerah untuk membuat dan mengimplementasikan Perdasus terkait hal iniagar Inpres dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Menurut Jaleswari dalam implementasi Inpres Nomor 9 Tahun 2020 membutuhkan peran aktif seluruh pihak terkait, terutama pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.“Dalam Inpres sudah jelas diperintahkan bahwa Pemerintah Daerah baik ditingkat Gubernur, hingga Bupati/Walikota bersama sama dengan Kementerian/Lembaga terkait melaksanakan Rencana Aksi Tahunan program percepatan pembangunan kesejahteraan hingga tahun 2024. Karena Gubernur provinsi Papua dan Gubernur provinsi Papua Barat duduk sebagai tim pelaksana Inpres ini,” imbuh Jaleswari.

Untuk mengawal implementasi Inpres Nomor 9 Tahun 2020 pemerintah telah menyiapkan tiga lembaga khusus yang bertugas untuk mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan inpres tersebut. Tiga lembaga itu adalah Kantor Staf Presiden , Bappenas dan BPKP. Lembaga lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah akan menjalankan fugsinya sebagai pengawas dan pengendali seluruh pelaksanaan inpres. Diharapkan dengan pengawasan ini, maka akan terwujud derajat kendali yang kuat, terukur, serta efektif untuk memastikan tercapainya seluruh tujuan Inpres Nomor 9 Tahun2020.

Selain itu, Jaleswari menegaskan,Kantor Staf Presiden bersama dengan Bappenas dan BPKP bertugas mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Inpres tersebut. Fungsi pengendalian dan pengawasan yang dijalankan oleh tiga lembaga ini diharapkan dapat memberikan derajat kendali yang kuat, terukur, serta efektif untuk memastikan tercapainya seluruh tujuan Inpres Nomor 9 Tahun 2020.

Soal anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan inpres No tahun2020 tidak perlu dikhawatirkan. Anggaran sudah dialokasikan, karena Inpres No.9 Tahun 2020 ini ada dalamProgram Prioritas Nasional dan Rencana Pembangunan Nasional (RPJMN) yang telah dituangkan dalamRencana Kerja Pemerintah serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Anggaran daerah.

Jika pelaksanaan Inpres no. 9 tahun 2020 ini berjalan dengan baik maka kita optimis akan terjadi lompatan kemajuan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat sebagaimana diminta Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 11 Maret 2020. Terbitnya Inpres yang ditandatangani oleh Presiden telah melaluai proses dialog yang panjang demi menampung aspirasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Sudah tidak zamannya lagi pendekatan yang dipakaia dalah pendekatan top down, kali ini semangatnya adalah kolaborasi antara pusat dan daerah.

Read More: DPR RI SAHKAN RUU DANA OTSUS PAPUA