PERUBAHAN DESAIN PEMBANGUNAN PAPUA 20 TAHUN MENDATANG

BAPPENAS: PERUBAHAN DESAIN PEMBANGUNAN PAPUA 20 TAHUN MENDATANG

West papua news 2021 – DPR RI telah mengesahkan revisi UU perubahan kedua atas UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Papua menjadi UU. Pemerintah dan DPR sepakat untuk merubah 20 pasal yang terdiri dari 3 pasal usulan pemerintah melalui Surat Presiden dan 17 pasal di luar usulan pemerintah. Salah satu pasal yang diubah adalah mengenai besaran dana otsus yang dikucurkan kepada Papua. Di mana saat ini meningkat menjadi 2,25%. Dalam bidang ekonomi, juga telah disepakati juga bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) Migas sebesar 70% untuk Provinsi Papua Barat diperpanjang dari tahun 2026 menjadi 2041. Dana tersebut dipergunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Menanggapi hal tersebut, berikut ini adalah wawancara secara eksklusif denganKepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja Bappenas Velix Wanggai:

“Kita bersyukur Pemerintah mengambil langkah yang tepat melakukan revisi UU tersebut. Revisi UU tersebut merupakan bagian besar dari proses evaluasi yang berlangsung lama. Ada tiga catatan, diantaranya: pertama, pelaksanaan Otsus Papua sudah berjalan selama 20 tahun. Sehingga, ada permasalahan, simpul-simpul yang perlu dibenahi. Untuk itu, langkah yang pertama dilakukan adalah dengan evaluasi secara menyeluruh. Kedua, Pemerintah secara khusus memberikan perhatian melalui evaluasi tata kelola manajemen keuangan Otsus Papua yang berjalan selama 20 tahun. Terlebih lagi, pada alokasi dana dari tahun ke tahun yang mencapai Rp 100 triliun lebih selama 20 tahun. Ketiga, berdasarkan amanat UU, kita harus melakukan kebijakan alokasi dana Otsus Papua yang berlaku 20 tahun yang berakhir 2021. Sehingga perlunya evaluasi untuk perpanjangan Otsus Papua.

Otonomi Khusus (Otsus) usai direvisi terdapat beberapa perubahan perencanaan pembangunan dari Otsus sebelumnya. Otsus yang sudah direvisi ini diperuntukan untuk road map 20 tahun kedepan untuk pembangunan di Papua dan Papua Barat oleh pemerintah.

Pemerintah telah merencanakan pengelolaan pendanaan dalam rangka Otsus untuk percepatan pembangunan kesejahte-raan di Provinsi Papua. Terdapat bidang utama pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua 20 tahun ke depan atau desain 2021-2041, di antaranya: pendidikan,kesehatan gizi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan. Selanjutnya, lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan dan tata pengelola pemanfaatan pendanaan Otsus.

Arah kebijakan dana otonomi khususuntuk Papua dan Papua Barat tahun2022 terdiri dari 4 tujuan. Pertama meningkatkan pemanfaatan DanaOtsus Papua untuk meningkatkan IPM,meningkatkan kompetensi Orang Asli Papua di semua bidang pembangunan, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menumbuhkan sentra ekonomi barudi 7 wilayah adat, menurunkan biaya kemahalan, terjaganya lingkungan hidup yang berkelanjutan, terbangunnya kehidupan sosial yang inklusif, aman dan damai serta meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui Dana Tambahan Infrastruktur yang besarannya disepakati antara DPR-RI atas usulan Pemerintah.Kedua, memperkuat koordinasi, kerjasama, dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota, Kementerian atau Lembaga, danmasyarakat dalam penyaluran, pelaporan, pemantauan, pengendalian, serta evaluasi pemanfaatan dana dan capaian kinerja Dana Otsus. Ketiga, memperhatikan kebutuhan dan prioritas pembangunan masing-masing kabupaten/kotadi Papua secara bertahap hingga tercapainya Transformasi Papua yang Berkelanjutan di tahun 2030. Keempat, fokus pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) yang melalui tranfsormasi ekonomi berbasis wilayah adat huluke hilir, peningkatan SDM Unggul, inovatif, berkarakter dan konstektual Papua, peningkatan infrastruktur dasar dan ekonomi, peningkatan tata kelola pemerintahan dan keamanan dengan menjunjung tinggi penghormatan terhadap HAM, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Meski begitu, Pemerintah akan fokus membangun Papua 20 tahun ke depan dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu: meningkatkan kompetensi orang asli Papua di semua bidang, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi,menumbuhkan sentra ekonomi baru di 7 wilayah adat, menurunnya tingkat kemahalan, dan konservasi biodiversitas serta terjaganya kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, terbangunnya kehidupan sosial yang inklusif, aman dan damai.

Untuk skema baru pengelolaan dana Otsus Papua dari UU No. 2 tahun 2021 dibagi menjadi dua. Pertama, dana Otsus dengan skema umum 1 persen. Kedua, dana Otsus skema khusus sebesar 1,25 persen. Skema umum ini untuk bidang pembangunan, pemeliharaan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan orang asli Papua, penguatan lembaga adat dan hal lain berdasarkan kebutuhan serta prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan,untuk skema khusus diperuntukan untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selama 20 tahun mendatang tentunya akan terdapat dinamika pelaksanaan Otsus. Untuk itu, perlu merumuskan strategi menyeluruh untuk Papua pasca revisi UU tersebut. Sedikitnya ada empat rumusan strategi, diantaranya: pertama, strategi demokrasi, sosial, dan keamanan. Kedua,strategi percepatan pembangunan yang terpadu, ketiga, strategi Otsus yang substansial, dan keempat, strategi penataaan daerah atau pemekaran provinsi.”

Read More: 5 West Papua Development You Must Know