Pemprov Papua Barat Berkomitmen Menyajikan Pelayanan Prima dan Semangat Melayani

Pemprov Papua Barat  Melayani Masyarakat

Penciptaan dan pengokohan sistem politik, keamanan, dan pertahanan di provinsi Papua Barat dilakukan melalui peningkatan upaya perlindungan wilayah, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan, disamping juga melakukan penempatan aparat di wilayah rawan konflik.

Untuk pemenuhan dan pengelolaan kebutuhan bahan makanan pokok serta kebutuhan bahan makanan sumber protein masyarakat, pada RPJM tahap ke-3 (2017-2022) Pemprov Papua Barat fokus pada peningkatan volume dan kontinuitas produksi pertanian serta stimulasi pertumbuhan unit usaha pertanian bahan makanan pokok, peternakan, dan perikanan serta pada upaya memperlancar distribusi bahan makanan pokok kewilayah-wilayah strategis.

Fokus berikutnya adalah pada pengembangan pola pangan serta peningkatan nilai tambah pertanian untuk peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan diversifikasi pangan, nilai tambah, daya saing, dan ekspor dengan pendirian industri serta penciptaan iklim usaha yang kondusif.

Untuk membuka akses ke seluruh wilayah agar lebih mudah dijangkau, pemprov Papua Barat fokus pada pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi berupa;

  • Pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan sehingga mampu secara mudah dilewati kendaraan;
  • Pemeliharaan dan rehabilitasi seluruh prasarana dan sarana transportasi darat,laut, udara, serta transportasi sungai,danau dan penyeberangan sehingga dapat berfungsi maksimal.

Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana utilitas serta pelayanan publik melalui pemeliharaan serta rehabilitasi seluruh sarana utilitas dan pelayanan publik sehingga dapat berfungsi maksimal.

Pemprov Papua Barat Berkomitmen Menyajikan Pelayanan Prima dan Semangat Melayani

Dalam hal Pendapatan Asli Daerah(PAD), pemprov Papua Barat fokus untuk meningkatkan PAD melalui identifikasi sumber-sumber kekayaan daerah yang potensial serta melakukan pengelolaan kekayaan daerah dengan membentuk BUMD dan juga sistem kerjasama dengan swasta atau pemerintah daerah lain.

Peningkatan PAD ini juga dimaksudkanuntuk mengurangi ketergantungan terhadap Dana Perimbangan dalam pembiayaan pembangunan di Papua Barat.

Untuk itu Pemprov Papua Barat fokus melakukan pembinaan kompetensi dan profesionalitas aparat pemerintah melalui;

  • Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional sebagai upaya peningkatan kapasitas, kapabilitas, netralitas, dan kesadaran aparat pemerintah terkait peran, tugas pokok, dan fungsinya masing-masing, termasuk penguasaan pengetahuan umum, keterampilan bahasa asing, komputer, dan teknologi;
  • Penanaman dan penguasaan visimisi Provinsi Papua Barat kepada aparat pemerintah sebagai upaya pengarahan mental agar menjadikan visi-misi sebagai orientasi utama dari seluruh peran, posisi,tugas pokok, dan fungsi yang dijalankan;
  • Pengawasan kinerja aparat dalam rangka menyajikan pelayanan prima dengan ketulusan dan semangat melayani bagi seluruh masyarakat;
  • Perancangansistem penilaian kinerja aparatur pemerintahan yang berbasis prestasi dan sanksi;
  • Peningkatan pemahaman dan keterlibatan aparatur pemerintahan dalam penyusunan rencana kerja dan rencana pembangunan wilayah.

Berikutnya adalah penciptaan dan penerapan sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui;

  • Penyelenggaraan proses rekruitmen yang bersih dan profesional;
  • Perancangan dan penerapan sistem keuangan dan kinerja pemerintahan yang akuntabel;
  • Perancangan dan penerapan sistem yang menjamin keterbukaan informasi terkait data, regulasi, prosedur, dan sebagainya yang sifatnya menyangkut publik;
  • dan Perancangan sistem yang memfasilitasi aspirasi masyarakat baik berupa kritik,saran, pengaduan, maupun pertanyaan. Perancangan dan penerapan sistem yang menjamin pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah dan penyelenggaraan pembangunan secara terbuka;
  • Penyusunan standar operasional pelaksanaan dan rencana teknis pelaksanaan tugas yang lengkap, jelas,dan mudah di mengerti.
  • Optimalisasi peran DPRD, Pengawas Pegawai Negeri Sipil (PPNS), pers/media, Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM), peneliti, dan masyarakat dalam pelaksanaan mengawasi penyelenggaraanpemerintahan dan program pembangunandaerah.
  • Penciptaan mekanisme standardisasi dan penurunan informasi serta koordinasi informal sebagai tanggung jawab personil lama kepada personil baru ketika regenerasi atau restrukturisasi pemerintahan.
  • Pelibatan publik dalam setiap proses penyusunan rencana, implementasi program, dan pengawasan jalannya kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
  • Penggiatan penyelenggaraan public hearing, stakeholders meeting, jajak pendapat umum, pelaporan penelitian dan kajian, pemungutan suara sederhana, diskusi dan konsultasi publik, dan forum publik lainnya untuk membahas hal-hal yang menyangkut kepentingan publik.
  • Pembagian tugas dan wewenang secara eksplisit dan tersurat serta sosialisasi dan implementasi sistem komando dan koordinasi antar dan intern instansi pemerintah bersama masyarakatdan swasta dalam pelaksanaan tugas administratif pemerintahan maupun tugas terkait teknis pembangunan daerah agar berjalan efektif dan efisien.