west papua sea potential

Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia: US$ 1,2 Triliun per Tahun

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dimana sekitar 75 persen wilayahnya merupakan perairan dengan panjang garis pantai mencapai 104 ribu Km, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang luar biasa, karena Indonesia dikaruniai dengan keanekaragaman hayati perikanan yang tinggi dan potensi sumber daya kelautan yang melimpah.

Jika dinilai secara ekonomi, potensi ekonomi kelautan dan perikanan Indonesia diperkirakan mencapai 1,2 triliun dolarAS per tahun. Namun demikian, potensi yang telah dikelola dan dimanfaatkan diperkirakan masih kurang dari 10 persen.

Salah satu kandungan kekayaan alam di perairan Indonesia adalah kekayaan sumber daya ikan yang melimpah, baik dari sisi jumlah maupun keanekaragamannya.

Potensi sumber daya ikan di perairan laut Indonesia diperkirakan mencapai 7,3 juta ton/tahun. Selain di perairan laut, sumberdaya ikan yang melimpah juga berada di berbagai perairan umum daratan, baik di danau, rawa, waduk, maupun sungai. Sumber daya ikan yang berasal dari perairan umum daratan ini dikenal sebagai sektor perikanan tangkap.

Sektor ini memiliki peran strategis sebagai penyedia lapangan kerja khususnya bagi masyarakat di daerah pesisir dan sekitar perairan umum daratan, penyedia bahan pangan (protein hewani), penghasil devisa, pendorong tumbuhnya industri-industri lain terkait, dan penggerak pertumbuhan ekonomi di daerah.

 

Sektor perikanan tangkap ini digerakkan oleh kegiatan usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh sekitar 2,7 juta nelayan yang tersebar di seluruh Indonesia dengan mengoperasikan sekitar 557.140 unit kapal penangkap ikan.

Sebagian besar pelaku usaha di sektor ini merupakan nelayan kecil, karena itu pemerintah melakukan intervensi kebijakan berupa pemberian fasilitasi permodalan, sarana dan prasarana usaha, dukungan infrastruktur, pendampingan/pembinaan, penguatan kelembagaan usaha, serta akses pasar, teknologi, dan peningkatan SDM.

Di samping menyerap tenaga kerja nelayan,usaha perikanan tangkap juga mampu membuka lapangan kerja di berbagai bidang lainnya, baik di sektor hulu maupun hilir, antara lain di bidang usaha galangan kapal, alat tangkap maupun usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Kebijakan Pemerintah di sektor perikanan tangkap adalah untuk mendukung empat pilar pembangunan nasional, yaitu;

(1) menanggulangi kemiskinan (pro poor),

(2) menyediakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat(pro job),

(3) mendorong pertumbuhandan pemerataan manfaat ekonomi(pro growth), dan

(4) mengedepankan kelestarian lingkungan (pro environment).

Selain itu kebijakan Pemerintah juga diarahkan untuk mendukung berbagai kebijakan nasional, antara lain adalah implementasi MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), MP3KI (Masterplan Percepatan Pengurangan Kemiskinan Indonesia), P4B (Percepatan Pembangunan Papua-Papua Barat), dan Lumbung Ikan Nasional.