ROADMAP 20 TAHUN PEMBANGUNAN PAPUA PASCA REVISI UU OTSUS PAPUA

ROADMAP 20 TAHUN PEMBANGUNAN PAPUA PASCA REVISI UU OTSUS PAPUA

West papua news 2021 – Isu West Irian di tahun 1950-an selalu ditarik pada diplomasi di tingkat PBB. Ada Perjanjian Linggarjati, PerjanjianRenville, ada juga diplomasi ekonomi. Indonesia menekan Belanda dengan berbagai diplomasi ekonominya, terutama untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda.

Ada pula diplomasi pemerintahan, yakni pembentukan Provinsi IrianBarat yang beribukota di Soasiu (Tidore) dengan Sultan Abidin Syah sebagai gubernur pertama. Ada juga aspek pendekatan pertahanan, da ntitik akhirnya di New York Agreement. Perjalanan panjang ini memberi catatan bahwa ada usaha yang bersifat menyeluruh.

Saat ini, paling penting adalah bagaimana menatap Papua ke depan. Sebenarnya otonomi di Papua tidak mengenal jilid satu atau jilid dua, sebab pegangan utamanya tetap UU21/2001. Yang diperbaiki hanya masa penggunaan dana dua persen yang berlaku hingga 20 tahun. Jadi koreksi terletak pada waktu, dan adanya sejumlah pembenahan-pembenah-an. Kita harus melakukan koreksi terhadap penggunaan Dana Otsus. Ada yang belum tepat, juga tidak sesuai dengan kebutuhan.

ROADMAP 20 TAHUN PEMBANGUNAN PAPUA PASCA REVISI UU OTSUS PAPUA
ROADMAP 20 TAHUN PEMBANGUNAN PAPUA PASCA REVISI UU OTSUS PAPUA

Menyoal kebijakan pembangunan di Papua, ada tiga arahan khusus Presiden Jokowi dalam Rapat Kabinet Terbatas pada 11 Maret 2020. Pertama, evaluasi secara menyeluruh tata kelola dan efektivitas penyaluran dana Otonomi Khusus. Kedua, perlunya semangat baru, paradigma baru, dan cara kerja baru. Yakni, membangun sebuah sistem dan desain baru, cara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat.

Ketiga, kebijakan Otsus Papua dan Papua Barat dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua maupun Papua Barat. Sehingga, ada kebijakan terbaik yang akan membuat Papua dan Papua Barat semakin maju dan sejahtera.

Perjalanan 20 tahun ini, ada penggalan-penggalan kebijakan yang dilalui Ada kebijakan yang bersifat afirmatif bagi Papua, mulai Inpres 5/2007, juga Perpres 65/2011 tentang Percepatan Pembangunan Papua. Dalam lima tahun terakhir, ada dua kebijakan: In-pres 9/2017 dan Inpres 9/2020. Inpres ini memberikan penekanan bahwa ada lima kerangka komitmen besar menata Papua. Menata Papua adalah membangun Indonesia dari pinggiran, dengan konsep Indonesia Sentris, bukan Jawa Sentris. Lalu, melakukan percepa-tan dalam konteks pengembanganekonomi, SDM, infrastruktur secaramerata, serta tata kelola keuangan.

Bagaimana melihat Papua ke depan? Berdasarkan hasil Revisi UU Otsus Papua, yang saat ini menjadi UU2/2021, kita dihadapkan dengan empat konteks pembangunan. Pertama, terus mendorong langkah-langkah percepatan pembangunan di PapuaBarat. Kedua, pentingnya pemekaran di Papua dan Papua Barat. Ketiga, aspek keamanan. Keempat, aspek politik.

Rencana Induk Pengelolaan Pendanaan Otsus berdasarkan Inpres 9/2020 meliputi transformasi ekonomi berbasis Wilayah Adat dari hulu ke hilir, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, menyiapkan SDM unggul, inovatif, berkarakter, dan kontekstual Papua, menyiapkan infrastruktur dasar dan ekonomi, serta tata kelola pemerintahan dan keamanan dengan tetap menghormati HAM.

Dibutuhkan strategi baru dan pendekatan percepatan dalam pembangunan kesejahteraan Papua. Yakni, melalui tata kelola pemerintahan, pendekatan berbasis budaya, Wilayah Adat dan penghormatan terhadap orang asli Papua (OAP), berfokus pada wilayah terdepan (perbatasan), terpencil, dan terluar, pendekatan dialog kepada seluruh komponen mas-yarakat, pendampingan aparatur dan masyarakat, pemberdayaan dan pelibatan aktif masyarakat lokal, pemberdayaan pengusaha OAP, peningkatan kerjasama dan kemitraan antara masyarakat, swasta, dan stakeholder.

Selain itu, dibutuhkan pula pengelolaan komunikasi publik secara terpadu, peningkatan kerjasama dalam menciptakan kondisi wilayah Papua yang nyaman dan damai, serta penguatan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Dalam revisi UU Otsus Papua ini, ada poin tentang pentingnya pemekaran bagi Papua dan Papua Barat. Strateginya melalui penyiapan desain dasar penataan daerah Papua, persiapan proses administratif dan proses politik, strategi kelembagaan pemerintahan, dan strategi peran serta OAP. Lalu, aspek keamanan dan politik. Pemerintah melalui Bappenas dan sejumlah kementerian, secara khusus mengawal Inpres 9/2020, juga akan mengawal perencanaan pengelolaan Dana Otsus.

Read More: The Papua Special Autonomy Fund has a Positive