PEMERINTAH SIAPKAN RP 2346 TRILIUN DANA OTSUS PAPUA UNTUK 20 TAHUN MENDATANG

PEMERINTAH SIAPKAN RP 234,6 TRILIUN DANA OTSUS PAPUA UNTUK 20 TAHUN MENDATANG

Pemerintah telah menetapkan memperpanjang pemberian dana otonomi khusus (otsus) untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat hingga 20 tahun mendatang. Anggaran dana otsus juga naik menjadi 2,25 persen dari sebelumnya 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan total dana otsus selama 20 tahun mendatang mencapai Rp234,6 triliun. Jumlah tersebut dengan asumsi kenaikan DAU 3,02 persen per tahun berdasarkan rata-rata perkembangan pagu DAU 9t ahun terakhir.

Evaluasi dari pelaksanaan transfer dana Otsus selama 20 tahun lalu, Pemerintah menilai wilayah Papua danPapua Barat masih membutuhkan pendanaan untuk mengejar berbagai ketertinggalan, termasuk memberikan kesempatan untuk mendorong pemda dalam kemandirian wilayah. Dari 20 tahun lalu diidentifikasi kebutuhan dasar untuk mempercepat akselerasi pembangunan langsung ke patan untuk mendorong kemandirian pendanaan.

Estimasi dana otsus tersebut dua kalilipat lebih besar dari dana otsus sela-ma 20 tahun terakhir sebesar Rp101,2triliun. Pendanaan tersebut juga belum termasuk pendanaan dari DTI dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) lainnya. Dengan tambahan dari belanja kementerian/lem-baga untuk pembangunan Papua.

Penambahan dana otsus ini memperhatikan besarnya biaya pembangunan di wilayah papua. Pasalnya, kondisi geografis Papua memiliki kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Pemberian dana otsus ini merupakan bentuk political will pemerintah dalam mempercepat capaian pembangunan diwilayah papua. Kenaikan dana otsus ini untuk mempercepat pembangunan dengan memperhatikan kebutuhan pembiayaan pembangunan diPapua.

Dana Otsus ini juga menunjukkan komitmen Pemerintah dalam membangun Papua dan Papua Barat. Diharapkan perpanjangan dana otsus ini bisa memenuhi kebutuhan output layanan dasar untuk mendorong percepatan pembangunan. Untuk itu,Otsus perlu didukung dengan pembenahan tata kelola untuk memberikan multiplier efek capaian pembangunan sebagaimana yang telah ditargetkan.

Presiden Jokowi telah menyediakan anggaran Rp 8,5 triliun untuk dana Otsus Papua dalam RAPBN 2022. Jumlah dana yang disiapkan tersebut lebih besar dibandingkan dengan sebesar Rp 7,6 triliun.

Pemerintah juga merencanakan anggaranTKDD sebesar Rp770,4 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022.

Besaran rencana anggaran TKDDdi 2022, mengalami penurunanhingga 3,1 persen dibandingkan realisasi anggaran TKDD tahun ini yang dipatok sebesar Rp 795,5 triliun. Anggaran belanja TKDD terdiri atas anggaran daerah sebesar Rp 702,4 triliun dan dana desa Rp 68 triliun.

Khusus pada anggaran daerahnilainya dipecah-pecah lagi menjadidana perimbangan sebesar Rp 673,7triliun. Dana perimbangan terdiriatas dana transfer umum (DTU) Rp483,3 triliun dan dana transfer khusus(DTK) sebesar Rp 190,4 triliun. TKDDdifokuskan pada meningkatkan kualitas belanja daerah agar terjadipercepatan dalam peningkatan dan pemerataan kesejahteraan. Melanjutkan kebijakan penggunaanDTU untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah.

Anggaran tersebut juga difokuskan untuk pemulihan ekonomi di daerah, pembangunan SDM pendidikan dan penambahan belanja kesehatan prioritas. Jugauntuk meningkatkan efektivitas penggunaan DTK melalui penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak dan DAK Non Fisik untuk mendorong peningkatan capaian output dan out-come. Mendukung perbaikan kualitas layanan; melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja Kementerian atau Lembaga dan TKDD.

Read More: 6 Amazing West Papua Exports Mineral Fuel