Edo Kondologit wpt3

MENYADARI BAHWA RENCANA PEMBANGUNAN MEMILIKI NILAI STRATEGIS DALAM SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL, PEMBANGUNAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN SEKTORAL DENGAN TETAP
MENGEDEPANKAN PENDEKATAN SISTEMIK DALAM PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN, OLEH
KARENA ITU MAKA VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN YANG DIAMANATKAN DALAM RPJPN MENJADI
ACUAN DALAM PROSES PENYUSUNAN RPJPD.

Kegiatan pembangunan yang akan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan/ stakeholder lainnya di Provinsi Papua Barat membutuhkan daya dukung lahan yang efisien, efektif, produktif dan lestari. Dalam hal ini RPJPD berpedoman pada struktur, pola dan arahan
Kebijakan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Provinsi, termasuk dalam hal tahapan dan prioritas pembangunan Provinsi Papua Barat yang termuat dalam RPJPD Provinsi Papua Barat.

Hal ini untuk menjamin agar arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD Provinsi Papua Barat selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW Provinsi Papua Barat. Visi, misi dan kebijakan jangka panjang daerah Provinsi Papua Barat menjadi acuan bagi visi, misi dan kebijakan jangka panjang daerah bagi seluruh kabupaten di Provinsi Papua Barat. RPJPD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2025 ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pembangunan (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam
mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan nasional dan Otonomi Khusus Papua sesuai dengan visi, misi, dan arah
pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tujuan penyusunan RPJPD adalah untuk: a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara daerah, antara ruang, antara waktu, dan antara fungsi pemerintah; c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d. mengotimalkan partisipasi masyarakat; dan, e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Partisipasi stakeholders dan masyarakat Provinsi Papua Barat, mulai dari proses penyusunan rencana dan anggaran, dilakukan melalui forum musrenbang, proses pelaksanaan, dan proses pengawasan sehingga seluruh masyarakat Papua Barat memiliki sense of belonging (rasa memiliki) untuk bersama-sama membangun dan mewujudkan visi Provinsi Papua Barat.

Pemerintah Pusat Memberikan Perhatian
Besar Pada Pembangunan di Papua

Edo Kondologit, Artis

Matahari terbit dan menyinari Indonesia dari sebelah timur, sehingga wilayah Papua seharusnya lebih dahulu maju dibanding wilayah lain. Ketika orang-orang di Jawa dan Sumatera masih tidur, orang-orang Papua sudah bangun dan melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, kenyataannya saat ini, Papua masih tertinggal dibanding wilayah lain. Papua bisa berubah maju, tapi kalau kita ingin berubah, itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Besarnya perhatian pemerintah terhadap Papua saat ini merupakan momentum bagi warga Papua untukĀ  berubah dan mencapai kemajuan.

Pemerintah Pusat saat ini memberikan perhatian yang besar pada pembangunan di Papua, termasuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan darat, jalur kereta api, pelabuhan udara, dan pelabuhan laut. Sebagian sudah selesai dikerjakan, sebagian lagi sedang dikerjakan, dan sebagian lainnya telah dalam perencanaan.