Trend Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat Meningkat Setiap Tahun

Trend Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat Meningkat Setiap Tahun

Pertumbuhan ekonomi di provinsi Papua Barat mengalamipeningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata sebesar 9,6 persen atau di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,9 persen.

Pemerintah Provinsi Papua Barat juga telah cukup berhasil dalam menurunkan jumlah penduduk miskin menjadi 27,13 persen, namun masih berada jauh di atas persentase penduduk miskin nasional sebesar 11,25 persen.

Pada periode RPJMN 2010-2014 wilayah Papua terdiri dari 2 provinsi dengan total 42 kabupaten/kota, dimana 83,3 persen atau 35 kabupaten masuk dalam kategori daerah tertinggal.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah ini sebesar 60,33, berada dibawah target IPM rata-rata nasional di daerah tertinggal dalam RPJMN 2010-2014 sebesar 72,2.

Pertumbuhan ekonomi sebesar 9,07 persen, melampaui target yang diharapkan pada RPJMN 2010-2014, sebesar 7,1 persen.

Angka kemiskinandi daerah tertinggal wilayah Papua masih sebesar 32,98 persen, jauh dari target Angka Kemiskinan secara nasional di daerah tertinggal dalam RPJMN 2010-2014, sebesar 14,2 persen.

Dalam periode RPJMN 2010-2014 di wilayah Papua telah ditetapkan 35 kabupaten tertinggal yang menjadi fokus agenda percepatan pembangunan daerah tertinggal. Pada akhir tahun 2014 di indikasikan terdapat 2 kabupaten tertinggal yang dapat terentaskan.

 

Sehingga pada periode RPJMN 2015-2019 jumlah daerah tertinggal di wilayah Papua sebanyak 33 kabupaten. Pada akhir periode RPJMN 2015- 2019 ditargetkan sebanyak 9 kabupaten tertinggal dapat terentaskan Dalam hal pencapaian tingkat pengangguran terbuka (TPT), Pemerintah Provinsi Papua Barat juga telah berhasil menurunkanTPT menjadi 3,70 persen dan sudah berada di bawah TPTnasional sebesar 5,70 persen.

Sedangkan dalam hal kualitas sumber daya manusia, pemprov Papua Barat masih harus bekerja keras untuk melakukan peningkatan. Hal ini di indikasikan dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua Barat yang hanya mencapai 70,62 atau masih berada di bawah rata-rata IPM nasional sebesar 73,81.

Namun demikian, dari tahun ke tahun nilai IPM di provinsi Papua Barat terus mengalami peningkatan. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi di Provinsi Papua Barat, dilakukan dengan strategi berikut:

  • 1) Pembinaan kelembagaan pengelola kawasan untuk mendukung pengelolaan kawasan yang berdaya saing;
  • 2) Penguatan kemampuan Pemda dalam menyusun peraturan pemanfaatan lahan ulayat bersama masyarakat adat untuk memberikan kemudahan investasi.
  • 3) Penyiapan tenaga kerja berkualitas dengan kompetensi unggulan di bidang industri petrokimia dan pengolahan pertambangan mineral, pertanian, kawasan Arar, kawasan peternakan Bomberai, Kebar dan Salawati;
  • 4) Pembangunan SciencePark berteknologi tinggi sebagai sarana peningkatan kualitas SDM kawasan;
  • 5) Pelatihan dan pendampingan SDM untuk meningkatkan kompetensi untuk mengelola produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan di masing-masing kawasan pengembangan ekonomi;
  • 6) Peningkatan kapasitas Orang Asli Papua (OAP) untuk mendapatkan akses sumber daya ekonomi;
  • 7) Pendampingan dalam proses produksi dan manajemen usaha usaha masyarakat;
  • 8) Pembangunan Technology Park bidang pangan dan maritim untuk meningkatkan inovasi teknologi;
  • 9) Restrukturisasi kelembagaan dalam pengelolaan kawasan pengembangan ekonomi.

Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat, dari tahun ke tahun di provinsi Papua Barat mengalami kenaikan kesenjangan pendapatan antar golongan (Rasio Gini) menjadi 0,431 atau masih berada di atas rata-rata rasio gini nasional yaitu 0,413. Ke depan, hal ini perlu mendapatkan perhatian agar proses pembangunan dapat lebih melibatkan masyarakat secara inklusif, sehingga hasil-hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat.

Pengembangan kawasan strategis bidang ekonomi di Kawasan Papua di fokuskan pada pengembangan industri/hilirisasi berbasis komoditas unggulan. Percepatan pembangunan kawasan strategis di Wilayah Papua dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

  1. Peningkatan Potensi Ekonomi Wilayah di Wilayah Papua Kekayaan alam di Wilayah Papua selain sektor tambang dan mineral, sektor pertanian dan perkebunan juga melimpah, dimana potensi ini dapat menjadi sektor yang mempunyai prospek baik untuk dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang dapat diandalkan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan demikian, dilakukan pemetaan wilayah-wilayah yang akan dijadikan basis industri dengan mempertimbangkan potensi kekayaan alam yang menjadi komoditas unggulan daerah baik di Provinsi Papua dan ProvinsiPapua Barat.

Pengembangan kegiatan ekonomi di kawasan strategis di Provinsi Papua Barat dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

  • a) Pengembangan kawasan industri petrokimia;
  • b)Pengembangan Industri berbasis migas dan pupuk di Teluk Bintuni;
  • c) Peningkatan produktivitas ekspor untuk produk minyak gas,pengolahan pertambangan mineral, pertanian/ perkebunan,dan hasil laut;
  • d) Pengembangan kawasan pertanian di Karas dan Teluk Arguni;
  • e) Pengembangan sentra ternak sapi Pola Ranch di Bomberai, Kebar, dan Salawati;
  • f) Pengembangan Pala di Fakfak;
  • g) Pengembangan sagu rakyat dan investasi industri komoditas sagu di Sorong Selatan;
  • h) Pengembangan kawasan wisata bahari terpadu di kawasan Raja Ampat, dan kawasan wisata religi Mansinam;
  • i) Pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi kecil dan menengah guna mendukung potensi sektor pariwisata,terutama industri kreatif dan makanan olahan khas wilayahSorong, Manokwari, dan Fak-fak; serta
  • j) Pembinaan terhadap mutu produk usaha kecil dan menengah di Kawasan Sorong, Manokwari, dan Fak-fak.

Di Provinsi Papua Barat, akan dikembangkan kawasan ekonomi khusus dengan fokus industri petrokimia, pengembangan industri pengolahan pertambangan mineral, dan kawasan industri Teluk Bintuni.