Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Papua Periode 2015 2019

Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Papua Periode 2015-2019

Tujuan dan sasaran pengembangan wilayah Papua pada periode 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan wilayah Papua untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua melalui percepatan dan perluasan pembangunan yang menekankan pada keunggulan dan potensi daerah yang berbasis kesatuan adat.

Percepatan dan perluasan pembengunan tersebut dilakukan melalui:

  • (a) Pemenuhan kebutuhan dasar dan ketahanan hidup yang berkelanjutan, serta pemerataan pelayanan pendidikan,kesehatan, dan perumahan rakyat yang terjangkau, berkualitas, dan layak
  • (b) Pengembangan kemandirianekonomi berkelanjutan berbasis wilayah adat khususnya di Provinsi Papua melalui pengembangan industri kecil dan menengah dibidang pertanian berbasis komoditas lokal, yaitu kakao, kopi, buahmerah, karet, sagu, kelapa, kacang tanah, ubi, sayur dan buah-buahan, serta komoditas non lokal yaitu padi, jagung,kedelai, dan tebu. Pengembangan perkebunan dan pertanian tanaman non-pangan seperti tebu, karet, dan kelapa sawit; pengembangan peternakan yaitu sapi dan babi; pengembangan kemaritiman yaitu industri perikanan dan pariwisata bahari; pengembangan potensi budaya dan lingkungan hidup, yaitu pariwisata budaya, cagar alam dan taman nasional; dan pengembangan hilirisasi komoditas minyak, gas bumi dan tembaga.
  • (c) Penyediaan infrastruktur yang berorientasi pelayanan dasar masyarakat maupun peningkatan infrastruktur yang berorientasi pengembangan investasi dan pengembangan komoditas, serta
  • (d) Peningkatan SDM dan Iptek secara terus-menerus.

Sasaran pengembangan WilayahPapua pada tahun 2015- 2019 adalah:

  1. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah Papua, akan dikembangkan pusat pusatpertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk diantaranya adalah pengembangan 2 (dua) kawasan ekonomi khusus, 1 (satu) kawasan industri, pengembangan 5 (lima) kawasan adat dan pusat-pusat pertumbuhan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya.
  2. Sementara itu, untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah di Wilayah Papua, maka dilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 9 (sembilan) Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran outcome: (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi 9,5% di tahun 2019; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi rata-rata22,63% di tahun 2019; (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) didaerah tertinggal sebesar rata-rata 61,40pada tahun 2019.
  3. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan di Papua, maka dilakukan optimalisasi peran2 (dua) kota otonom berukuran sedang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi,pusat pelayanan primer, dan hub untuk Pulau Papua dan Maluku dalam bentukPusat Kegiatan Nasional (PKN) sekaligus sebagai pendukung pengembangan kawasan perbatasan negara.
  4. Sesuai dengan amanat UU6/2014 tentang Desa, maka dilakukan pembangunan perdesaan dengan sasaran berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 340 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 140 desa.
  5. Meningkatkan keterkaitan desakota, dengan memperkuat 4 (empat) pusat pertumbuhan sebagai Pusat KegiatanWilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
  6. Dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, maka dikembangkan 3(tiga) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya.
  7. Peningkatan pelaksanaan Otonomi Daerah di Wilayah Papua ditunjukkan dengan: (a) Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 10% untuk propinsi dan 7% untukkabupaten/kota; (b) Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD propinsi sebesar 35% dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 35% pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (c) Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 2 (dua) provinsi dan 20 kabupaten/kota di wilayah Papua; (e) Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 50% dan S2-S3 sebesar 5%; (f) Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Papua sebesar 30 angkatan; (g) Terlaksananya evaluasi otsus dan pembenahan terhadap kelembagaan, aparatur, dan pendanaan pelaksanaan otsus; (h) Terlaksananya sinergi perencanaan dan penganggaran di wilayah Papua (dengan proyek awal Provinsi Papua); (i) Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (j) Meningkatnya persentase jumlah PTSP sebesar 40%; (k) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah; (l) terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara on-line di wilayah Papua; (m) Terlaksananya penguatan kelembagaan Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua dan Papua Barat.
  8. Sasaran penanggulangan bencana di Wilayah Papua adalah mengurangi Indeks Risiko Bencana pada 10 kabupaten/kota sasaran (Kota Jayapura,Kota Sorong, Kota Manokwari, Kabupaten Merauke, Sarmi, Yapen, Nabire, RajaAmpat, Teluk Bintuni dan Biak Numfor) yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang berfungsi sebagai PKN,PKW, Kawasan Industri maupun pusat pertumbuhan lainnya. Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan pada akhir tahun 2019, pembangunanWilayah Papua semakin meningkat. Hal ini dicerminkan dengan makin meningkatnya kontribusi PDRB Wilayah Papua terhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 1,9%(2013) menjadi 2,6% (2019). Dengan demikian, kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Papua.