West Papua Benny Wenda

West Papua Benny Wenda Di skakmat Jenderal Purn TNI

Gubernur Institusi Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengomentari soal klaim Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang menunjuk Benny Wenda menjadi presiden sementar Republik Papua Barat.

Menurutnya, Benny tak memiliki kewenangan untuk mendeklarasikan kemerdekaan dan pengangkatan menjadi Presiden sementara West Papua.

Pengangkatan Benny sebagai presiden menjadi simbol merdekanya Papua Barat dari Indonesia. Karena telah menunjuk Benny sebagai presiden, ULMWP bahkan menyusun pemerintah sementara.

“Ya, tentunya saudara West Papua Benny Wenda ini tak punya kewenangan untuk dapat deklarasikan kemerdekaan sebuah (kawasan) yang ia katakan sebagai negara di dalam negara yang berdaulat seperti Indonesia,” kata Agus di kantornya, Kamis (3/12/2020).

Agus melihat apa yang mereka lakukan itu bisa menjurus terhadap pelanggaran. Menurutnya, peraturan di Indonesia bisa menindak West Papua Benny Wenda jikalau memang menemukan pelanggaran.

west papua benny wenda

“Peraturan Hukum di Indonesia jikalau ada pelanggaran dia bisa di tindak oleh aparat penegak hukum,” tuturnya.

Pembentukan pemerintahan sementara yang lepas dari Indonesia itu, diumumkan pas pada perayaan hari lahirnya embrio negara Papua Barat, Selasa 1 Desember 2020.

ULMWP merupakan koalisi dari bermacam-macam faksi politik yang berjuang untuk kemerdekaan selama bertahun-tahun.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima ABC Indonesia dari ULMWP, pembentukan pemerintah sementara dalam penantian ini bertujuan untuk memobilisasi rakyat West Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat, untuk mewujudkan referendum menuju kemerdekaan.

Pemerintah ini nantinya yang akan memegang kendali di Papua dan menyelenggarakan pemilu yang demokratis di sana.

Sebagai presiden sementara, West Papua Benny Wenda yang kekinian menjadi eksil di Inggris, berdasarkan ULMWP akan menjadi representasi Republik West Papua dalam acara-acara internasional.

Selain itu, demikian dalam keterangan ULMWP, pemerintah sementara yang dipimpin Benny Wenda berhak membuat deklarasi kemerdekaan sepihak dalam waktu dekat, atas nama rakyat Papua Barat.

Dengan demikian, Benny Wenda dalam komunike mengatasnamakan ULMWP juga menegaskan eksistensi pemerintahan serta militer Indonesia di Papua merupakan ilegal.

“Kini, struktur ketidakhadiran negara Indonesia di West papua merupakan ilegal,” tegasnya.

Sumber: Suara.com