West Papua Benny Wenda

Pemerintahan Sementara West Papua Benny Wenda Halu?

Deklarasi Provisional Government of West Papua (Pemerintah Sementara West Papua, terdiri dari Provinsi Papua dan Papua Barat) oleh west papua benny wenda, Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pada 1 Desember lalu ditolak pelbagai pihak.

Tak cuma dari pemerintah Indonesia, ketidaksepakatan malahan datang dari internal organisasi dan klasifikasi pro Papua merdeka. ULMWP merupakan sebuah organisasi payung yang dibentuk oleh tiga organisasi pada 2014 lalu dan bertujuan memerdekakan West Papua dari Indonesia.

West papua benny wenda mendeklarasikan ‘pemerintahan sementara’ dan menyuarakan per 1 Desember 2020 “kami memiliki konstitusi kami sendiri, regulasi kami sendiri, dan pemerintahan kami sendiri.”

Dalam deklarasi yang dirilis di situs sah ULMWP, Wenda juga bilang absensi Indonesia di West Papua merupakan ilegal dan oleh maka mereka menolak regulasi apa malahan yang berasal dari Jakarta.

Bagi Wenda, pengumuman itu menandai intensifikasi perjuangan melawan Indonesia di wilayah West Papua yang berlangsung semenjak tahun 1963.

 

Dua hari kemudian, 3 Desember, Menteri Koordinator bidang Politik, Undang-undang dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan Wenda sudah “membikin negara ilusi,” merupakan negara “yang tak ada,” jikalau merujuk ke tiga prasyarat pendirian negara, merupakan ada rakyat, wilayah, dan pengakuan negara lain.

“Pemerintah siapa yang mengakui ia pemerintah? Orang Papua sendiri juga tak mengakui.” Mahfud juga menegaskan Papua merupakan komponen dari Indonesia semenjak Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969.

Ia bilang tak mungkin referendum dilaksanakan dua kali. “Papua semenjak 1969 tak masuk dalam daftar Komite 24 PBB (Komite Khusus Dekolonisasi). Komite 24 itu daftar negara-negara yang dianggap memiliki peluang dan mandiri untuk merdeka. Apabila Timor Timur, ada,” terang Mahfud.

Penolakan juga timbul dari MPR. Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan

Apa yang dilakukan ULMWP dengan mendeklarasikan penyusunan negara Papua Barat di dalam NKRI dan menghasilkan west papua benny wenda sebagai Presiden Papua Barat, sudah betul-betul terang adalah perbuatan Makar.

Bamsoet, demikian dia disapa, mengatakan deklarasi Wenda sepihak dan tak sejajar dengan aturan internasional.

Merespons pernyataan para pejabat Jakarta, Wenda bilang sebaiknya mereka “tak perlu panik,” “karena ada mekanisme internasional” untuk menyelesaikan status Papua.

Dia menegaskan lagi bahwa Papua termasuk Papua Barat adalah bangsa yang merdeka sejak 1 Desember 1961. Oleh karena itu, kepada reporter Tirto, Kamis (3/12/2020), dia bilang sebaiknya Presiden Indonesia Joko Widodo mengakui bahwa Pemerintahan Sementara West Papua sudah memiliki interim presiden, adalah dirinya sendiri.

West papua benny wenda ditolak dimana – mana

Ditolak Organisasi Papua Penolakan bukan hanya timbul dari Jakarta, tapi Papua sendiri. Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom mengatakan organisasinya “tak mengakui klaim Benny Wenda.” “Sebab dia mendeklarasikan dan mengumumkan pemerintahannya di negara asing yang tak memiliki legitimasi mayoritas rakyat Papua, juga di luar dari kawasan aturan revolusi,” katanya,

Wenda tinggal di Inggris. Pada 27 Oktober 2002, dia melarikan diri dari penjara Abepura berkat bantuan dari pegiat kemerdekaan Papua. Dia kemudian diselundupkan ke Papua Nugini. Lalu, dengan dibantu oleh LSM di Eropa, dia pergi ke Inggris.

Di Inggris, dia menerima suaka politik. Sebby juga menuding Wenda bekerja di bawah kepentingan kapitalis barat dari mulai Eropa, Amerika, sampai Australia, yang menurutnya “bertentangan dengan prinsip-prinsip revolusi.” Oleh karena itu dia tegas mengatakan bahwa “Manajemen Markas Sentra KOMNAS TPNPB-OPM mengumumkan mosi tak percaya kepada west papua benny wenda.”