Ekonomi Papua Barat meningkat

Meningkatnya Trend Ekonomi Papua Barat

Pencapaian pembangunan ekonomi Papua Barat tahun 2016, yang tumbuh sebesar 4,52 persen yang pencapaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 yang sebesar 4,15%.

Hal itu dibenarkan Sekda Provinsi Papua Barat, Drs. Nathaniel Mandacan sebagaimana dilansir dari Mediapapua. Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi2016, dirinya menilai stabilitas makro tetap terjaga dengan laju inflasi pada bulan April 2017 tercatat 3,78 %, dengan disertai perbaikan kesejahteraan masyarakat. “Berbagai pencapaian dan pertumbuhan ekonomi patut kita syukuri. Sebagai provinsi yang relatif baru, Papua Barat perlu tumbuh lebih cepat dan berkuallitas.

Sebab akan berdampak pada upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan. Selain itu, untuk memastikan peningkatan ketersediaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat yang setara dengan provinsi lain di Indonesia,’’terangnya di Manokwari.

Menurutnya, telah terjadi penurunan tingkat kemiskinan (dari 25,43 % Maret 2016 menjadi 24,88 % pada September 2016), ketimpangan (Gini Ratio sebesar 0,401 pada September 2016) dan pengganguran (Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT sebesar 7,46 pada Agustus 2016) serta peningkatan IPM menjadi 62,21 pada tahun 2016.

 

Dirinya menambahkan, perubahan paradigma pembangunan nasional dari yang bersifat konsumtif menjadi produktif, dari yang bersifat Jawa Sentris, menjadi Indonesia Sentris, juga telah melandasi penyusunan kebijakan pemerintah dibidang perekonomian. Hal ini juga sudah terkonfirmasi oleh Data Sensus Ekonomi2016 yang menunjukkan bahwa separuh usaha/perusahaan di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa (16,22juta perusahaan atau lebih dari 60%) berlokasi di Pulau Jawa.

Jumlah usaha/perusahaan di Papua Barat hasil listing SE 2016, sebanyak 73,7 ribu perusahaanatau hanya 0,28 % terhadap total usaha/perusahaan di Indonesia (26,71 jutaperusahaan) dan 0,45 % terhadap total usaha/perusahaan di Jawa.

Untuk itu,perbaikan kualitas belanja APBD dan peningkatan porsi belanja infrastruktur yang telah dilakukan sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini akan terus dilakukan sebagai salah satu bentuk nyata komitmen Pemerintah daerah. Tentunya, hal itu tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan menciptakan kesempatan kerja yang lebih besar dan merata di seluruh wilayah Papua Barat,’’ tutur Sekda.

Dikatakannya, guna mencapai target yang optimal dan tepat sasaran,data memainkan peranan strategis sebagai landasan perumusan kebijakan. Menurutnya, Data yang akurat menentukan seberapa efektif hasil dari program pembangunan pemerintah.

jika melihat output dari Sensus Ekonomi(SE) 2016, maka dalam rangka terus mendorong investasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, untukmeningkatkan competitive advantages Papua Barat, kedepannya akan banyak kebijakan di bidang perekonomianyang akan dilandaskan pada data yang ada,”tandasnya.