OTSUS PAPUA dan west papua

MENGAKOMODIR KEKHUSUSAN ORANG PAPUA ASLI (OAP)

West papua News 2021 – Papua kini sudah memiliki UU Otonomi Khusus (Otsus) yang baru. Presiden Joko Widodo telah menandatangani UU Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otsus Papua itu, pada 19 Juli 2021 di Jakarta. Sebuah harapan baru, sebagai instrumen hukum yang tujuannya dapat menyejahterakan warga Papua.

Sebelumnya, DPR terlebih dahulu mengesahkan revisi UU Otsus Papua dalam forum Rapat Paripurna di gedung DPRRI, Senayan, Jakarta, pada 15 Juli 2021. Otonomi Khusus Papua telah berjalan 20 tahun, banyak hal telah berhasil dicapai, namun banyak yang perlu diper-baiki, salah satunya belum meratanya pembangunan antar kabupaten kota di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Pengesahan Revisi UU Otsus Papua menjadi UU setelah mendengar semua masukan dari masyarakat Papua untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan 20 tahun ke depan. Baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan bisa memiliki pemahaman yang sama terkait implementasi UU tersebut. Sehingga, tak ada perbedaan dalam penerapan aturan itu.

Banyak pihak yang optimis bahwa kebijakan otonomi khusus Papua akan menjadi instrumen strategis dan berdayaguna dalam menyelesaikan sejumlah masalah di Bumi Cenderawasih secara komprehensif serta bermartabat. Tokoh senior Papua Michael Manufandu mengapresiasi kinerja Pansus DPR RIyang telah melakukan revisi UU OtsusPapua.

Menurutnya, UU Otsus Papua merupakan upaya meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat Papua dalam bingkai Negara Kesatuan RepublikIndonesia (NKRI). “UU Otsus ini juga merupakan UU tentang kesejahteraan bagi rakyat Papua,” kata Manufandu.

Saat penyerahan laporan Ketua PansusOtsus Papua, Komarudin Watabun Kepada wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara II senayan, Jakarta Kamis (pada 15 Juli 2021), Ketua Pansus dalam laporannya mengatakan, terdapat 20 pasal yang mengalami perubahan dalam RUU ini.

Sebanyak 20 pasal tersebut terdiri dari 3 pasal usulan Pemerintah yang memuat materi menganai dana Otsus Papua, sebanyak 15 pasal di luar substansi yang diajukan, di-tambah 2 pasal substansi materi di luar undang-undang.

Dalam perubahan tersebut, lanjut Komarudin, RUU Otsus Papua ini mengakomodir perlunya pengaturan kekhususan bagi Orang Asli Papua (OAP) dalam bidang politik, pendidikan, ke-sehatan, ketenaga kerjaan dan perekonomian serta memberikan dukungan bagi pembinaan masyarakat adat.

Dalam bidang politik, RUU Otsus Papua memberikan perluasan peran politik bagi Orang Asli Papua dalam keanggotaan di DPRK, sebuah nomenklatur baru pengganti DPRD yang di inisiasi dalam RUU.

Di bidang pendidikan dan kesehatan, RUU Otsus Papua mengatur menge-nai kewajiban Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran pendidikan dan kesehatan untuk OAP.Dalam bidang ketenaga kerjaan dan perekonomian, pasal 38 menegaskan bahwa dalam melakukan usaha-usaha perekonomian di Papua, wajib mengutamakan OAP.

Dalam bidang pemberdayaan, Pasal 36 ayat (2) huruf (d) menegaskan bahwas ebesar 10 persen dari dana bagi hasil dialokasikan untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat. Terkait dengan lembaga MRP dan DPRP, RUU ini memberikan kepastian hukum bahwa MRP dan DPRP berkedudukan masing-masing di ibu kota provinsi serta memberikan penegasan bahwa anggota MRP tidak boleh berasal dari partai politik.

Selain itu, dalam RUU ini diatur pula mengenai dana Otsus yang disepakat imengalami peningkatan dari 2 persen Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional, menjadi 2,25 persen. Melalui perubahan tata kelola dana otsus tersebut, diharapkan berbagai persoalan pembangunan selama ini dapat teratasi.

RUU Otsus Papua juga mengatur tentang hadirnya sebuah Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua (BK-P3), pemekaran provinsi di tanah Papua, serta peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini yang mengatur bahwa penyusunan Peraturan Pemerintah harus dikonsoltasikan dengan DPR, DPDdan Pemerintah Daerah di Papua dan Papua Barat.

Read More: Developing Papua and West Papua in a Holistic Way