Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

Pengembangan perikanan tangkap di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelajutan, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Sedangkan sasaran strategis yang ingin dicapai adalah: Meningkatnya produksi perikanan tangkap di perairan laut dan perairan umum; Meningkatnya pendapatan nelayan, dan; Meningkatnya nilai tukar nelayan (NTN).

Untuk itu, Pemerintah melalui Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap,yaitu berupa;

  • Pengelolaan sumber daya ikan;
  • Pembinaan dan pengembangan kapal perikanan,
  • alat penangkap ikan,dan pengawakan kapal perikanan;
  • Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
  • Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan kecil;
  • Pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib, dan berkelanjutan, serta dukungan manajemen.

Upaya pembinaan dan pengembangan kapal perikanan serta alat penangkap ikan dan pengawakan kapal perikanan, antara lain dilakukan dalam bentuk:

  • pembinaan dan pengembangan rancang bangun dan kelaikan kapal perikanan;
  • standardisasi dan sertifikasi kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan awak kapal perikanan;
  • pembangunan kapal penangkap ikan > 30 GT dan 10-30GT;
  • pemberian bantuan sarana penangkapikan, alat bantu penangkapan ikan, dan sarana penanganan ikan di atas kapal,serta;
  • dukungan perekayasaan teknologi kapal perikanan dan alat penangkap ikan.

Sementara program pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan pelabuhan perikanan dilakukan melalui:

  • pengembangan pusat informasi pelabuhan perikanan (PIPP);
  • pelayanan kesyahbandaran dan sertifikasi hasil tangkapan ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan;
  • peningkatkan pelayanan dipelabuhan perikanan untuk penyediaan BBM, es, dan air bersih;
  • memberikan pelayanan prima kepada para pelaku usaha di pelabuhan, serta inisiasi pengembangan pelabuhan perikanan yang berwawasan lingkungan.

Sedangkan pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan kecil dilakukan melalui:

  • peningkatan akses permodalan;
  • pengembangan usaha mina perdesaan(PUMP),
  • pengembangan diversifikasi usaha nelayan, pengembangan kelembagaan usaha perikanan tangkap, peningkatan perlindungan nelayan dan keselamatan kerja nelayan;
  • pengembangan kemitraan usaha;
  • pengembangan kartu nelayan;
  • pengembangan kawasan minapolitan, dan berbagai kegiatan pemberdayaan nelayan lainnya.

Pembangunan perikanan tangkap selama lima tahun terakhir menunjukkan kinerja yang menggembirakan, dimana produksi perikanan tangkap tumbuh ratarata 3,8% per tahun. Nilai tukar nelayan (NTN) juga terus mengalami peningkatan.

Selama lima tahun terakhir NTN telah berada di atas angka 100 dan terus menunjukkan kecenderunggan menaik. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan nelayan sudah semakin baik.

Dari segi infrastruktur, saat ini telah tersedia 816 unit pelabuhan perikanan, terdiri dari:

  • 22 Pelabuhan Perikanan UPTPusat,
  • 792 Pelabuhan Perikanan Daerah (Provinsi dan Kab/Kota), dan
  • 2 Pelabuhan Perikanan swasta.

Pelabuhan-pelabuhantersebut terus ditingkatkan kapasitasnya,baik dari sisi infrastruktur maupun sistem dan manajemenya untuk dapat menunjang dan meningkatkan kegiatan ekonomi serta bisnis di bidang perikanan tangkap.

Untuk pengembangan sarana perikanan tangkap, pemerintah telah mengalokasikan bantuan 1.000 unit kapal perikanan >30 GT yang di salurkan kepada Kelompok Usaha Bersama perikanan tangkap.

 

Selain itu, telah dialokasikan pul abantuan kapal perikanan berukuran 10-30GT, alat bantu penangkapan ikan serta sarana penanganan ikan di atas kapal keberbagai kabupaten/kota.

Link Lainnya: Papua Barat Dari Puncak Gunung Hingga Lembah

Sedangkan dalam upaya pemberdayaan nelayan, pemerintah telah meningkatkan akses permodalan usaha melalui Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) Perikanan Tangkap.

Selain itu juga terus dilakukan fasilitasi dan peningkatan akses permodalan melalui peningkatan penyaluran Kredit UsahaRakyat (KUR), serta Kredit KetahananPangan dan Energi (KKP-E).

Peningkatan akses permodalan tersebut kemudian diperkuat dengan memberikan jaminan kepastian kepemilikan aset, khususnya tanah dankapal.

Terkait hal ini, telah dikembangkan kegiatan sertifikasi tanah nelayan bekerjasama dengan BPN. Selanjutnya juga telah dilakukan pengembangan asuransi jaminan sosial tenaga kerja bagi nelayan untuk memberikan kepastian perlindungan keselamatan dan jaminan sosial bagi nelayan yang ruang lingkup pekerjaannya memiliki risiko cukup tinggi.

Untuk mengurangi kemiskinan nelayan di sentra-sentra perikanan, pemerintah juga telah menjalankan program Peningkatan Kehidupan Nelayan(PKN), seperti: pembuatan rumah sangat murah, pengembangan pekerjaan alternatif dan tambahan bagi keluarga nelayan, fasilitasi akses pendidikan dan kesehatan,dan sebagainya.

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan usaha penangkapan ikan agar semakin prima adalah;

  • pengembangan Data SharingSystem (DSS),
  • pelayanan perizinan online,
  • perbantuan perizinan pusat di daerah,dan lain-lain.

Pembangunan perikanan tangkap yang berkelanjutan membutuh kandukungan dari segenap stakeholder, baik dari pemerintah, pelaku usaha, akademisi maupun masyarakat luas. Selain itu pembangunan perikanan tangkap juga membutuhkan kepekaan dan kepedulian secara bijak untuk bisa berkontribusi secara nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.