west papua beautifull fish

3 Kabupaten di Papua Barat Penghasil Perikanan Tertinggi

Beberapa komoditi perikanan yang dihasilkan dari ketiga kabupaten tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi, diantaranya adalah kakap,kerapu dan napoleon yang memilikipeluang besar untuk ekspor karena adanya permintaan yang tinggi di pasaranĀ  luar negeri.

Terkait hal tersebut, PemprovPapua Barat menetapkan Rencana Pola Ruang yang mencakup rencana Kawasan Lindung Provinsi dan arahan pengembangan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional.

Penetapan Kawasan StrategisProvinsi ini kemudian menghasilkan kawasan-kawasan yang penataan ruangnya kemudian diprioritaskan karena memiliki pengaruh yang sangat penting dalam lingkup nasional.

NILAI PRODUKSI PERIKANAN DI TIGA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA BARAT YAITU KOTA SORONG, KABUPATEN FAKFAK, DAN KABUPATEN MANOKWARI MERUPAKAN WILAYAH DENGAN PRODUKSI PERIKANAN TERTINGGI DI PROVINSI PAPUA BARAT, DENGAN MASING-MASING NILAI PRODUKSI MENCAPAI 36.786,4 TON (KOTA SORONG), 24.571,2 TON (KABUPATEN FAK FAK), DAN 11.987,2 TON (KABUPATEN MANOKWARI).

Penataan pola ruang di Papua Barat terbagi menjadi Kawasan Budidaya,Kawasan Lindung, dan Kawasan Hutan Produksi. Kawasan Budidaya, merupakan kawasan yang diperuntukkan sebagai lahan tertentu dan menjadi bagian dari kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, diantaranya kawasan budidaya perikanan darat dan laut.

 

Provinsi Papua Barat memiliki sumber daya laut yang besar, namun karena sifat fisik ruang habitatnya, maka sumberdaya laut ini cenderung tidak sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh penduduk. Ada peluang infiltrasi pemanfaatan oleh kekuatan ekonomidari luar daerah, yang dari segi teknologi maupun organisasi produksinya cenderung lebih unggul.

Namun demikian, penduduk Papua Barat setidaknya memiliki dua zona dimana mereka mempunyai keunggulan akses, baik secara fisik maupun hukum, yaitu di wilayah perairan Zona I (kurangdari 6 mil) dan perairan interface (payau). Dalam mengelola sumberdaya alam(SDA) yang dimiliki, Provinsi Papua Barat menggunakan prinsip berkelanjutan, dengan sasaran kebijakan berupa pendayagunaan SDA yang terbarukan, seperti hutan, pertanian, dan perikanan yang dikelola dan dimanfaatkan secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggung jawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang.

Upaya berikutnya adalah peningkatan dan penguatan kompetensi SDM di bidang perikanan dan kelautan yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.