PERPANJANGAN DANA OTSUS DAN PEMEKARAN WILAYAH PAPUA

PERPANJANGAN DANA OTSUS DAN PEMEKARAN WILAYAH PAPUA

Kebijakan pemerintah memperpanjang dana Otonomi Khusus Papua tidak lain adalah keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan warga Papua. Niat itulah yang menjadi latar belakang digelontorkannya dana Otsus.

Kali ini pemerintah pusat tidak hanya meneruskan dana otsus yang sudahberlangsung 20 tahun akan tetapi, pemerintah bahkan meningkatkan danatersebut menjadi 2,25% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dari sebelumnya 2%.

Keputusan pemerintah melanjutkan dan menaikkan DAU Papua tersebut menegaskan kepedulian pemerintah pusat akan nasib warga Papua. Bila kita jujur mencermati apa yang terjadi di Papua, terutama dengan fakta seribu triliun yang sudah digelontorkan selama ini, semua itu menjelaskan secara gamblang kepedulian pemerintah pusat terhadap kesejahteraan warga Papua.

Kepedulian pemerintah pusat kepada warga Papua itu bahkan lebih tinggi dibanding wilayah lain. Jadi wajar kalau berdasarkan data, orang mempertanyakan mereka yang begitu kritis kepada niat baik pemerintah meneruskan pembangunan Papua melalui Otsus ini.

Banyak yang menyangsikan keberlangsungan pembangunan di Papua seandainya dana Otsus disetop. Pasalnya risiko yang paling mungkin dari disetopnya dana Otsus tak lain dari anjloknya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua.

Untuk Papua porsi sumbangan dana Otsus untuk APBD mencapai 52,68%. Sementara di Papua Barat porsinya bahkan mencapai 63,7%. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi dikalangan masyarakat paling bawah, jika dana otsus tidak diperpanjang. Tentu masyarakat bawah yang selama ini hidupnya tergantung pada dana otsus akan terkena dampak langsung.

Selain itu, rencana pemerintah untuk memekarkan Papua hingga menjadi enam provinsi, yakni Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Pegunungan Tengah, Papua Selatan, dan Papua Tabi Saireri patut untuk diapresiasi, mengingat pemekaran tersebut sangat dibutuhkan agar warga Papua segera merasakan kesejahteraan yang sama degan saudara-saudara kita di belahan Indonesia lainnya.

Perpanjangan Otsus dan pemekaran wilayah akan mempercepat pembangunan dan kesejahteraan di Papua. aspirasi masyarakat Papua yang menghendaki berlanjutnya Otsus serta pemekaran wilayah, harus diutamakan.

Pemerintah pusat berharap agar pemekaran wilayah Papua tanpa harus melalui persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan PerwakilanRakyat Papua (DPRP). Rencana pemekaran ini terancam dead lock atau terkunci jika harus melewati persetujuan MRP dan DPRP.

Pada dasarnya ide pemekaran dilakukan demi memenuhi misi pemerintah pusat dalam rangka percepatan pembangunan dan meningkatkan layanan publik demi kesejahteraan masyarakat di sana. Namun demikian opsi pemekaran wilayah dan proses pengambilan kebijakanya tetap memperhatikan kesatuan sosial budaya, adat, kesiapanSDM, kemampuan ekonomi, perkembangan di masa mendatang, serta aspirasi masyarakat Papua melalui MRPDPRP dan pihak-pihak lain yang terkait.

Read More: RP 234,6 TRILIUN DANA OTSUS PAPUA