Tindak Kekerasan Teroris KKB di Papua 2

TERORIS KKB DIBURU UNTUK MELINDUNGI MASYARAKAT PAPUA

Pemerintah secara resmi menetapkan kelompok bersenjata Papua sebagai kelompok teroris. Apa yang membuat pemerintah menetapkan mereka sebagai kelompok teroris?

Kajiannya banyak sekali, tapi yang mendorong percepatan itu adalah eskalasi kekerasan yang terjadi beberap abulan terakhir ini. Terutama akhir akhir ini, banyak pembunuhan warga sipi lsecara kejam, terhadap guru, tukang ojek, pegawai KPU, pembakaran rumah, pembunuhan, macam macam banyak sekali. Sehingga kita menganggap ini sudah memenuhi unsur terorisme, yaitu tindakan kekerasan dan ancaman kekerasan yang mengorbankan orang non kombatan, kemudian merusak fasilitas umum secara brutal. Itu teror.

Jadi kita tetapkan sebagai teroris,apakah itu organisasinya, atau orang-orang yang berafiliasi dengan tindak kekerasan itu. Apalagi jelas gerakan itu bermotif memenuhi syarat.Motifnya ideologi, politik, dan keamanan. Mereka sudah menyatakanakan merdeka, dan terang terangan menantang perang kepada TNI-Polri, dan itu diviralkan. Mereka menga-takan: silahkan TNI-Polri datang kesini, akan saya potong lehernya, kita akan bunuh semua. Nah jika sudah aparat ditakut takuti begini, apalagi warga sipilnya.Sesuai surat dari masyarakat yang meminta agar pemerintah bersikap tegas, maka seruan pemerintah mengategorikan KKB Papua sebagai teroris juga diserukan Ketum PBNU KH Said Aqil Siradj, dan Ketua PP Muhammadiyah Abdul Mu’thi juga mengatakan pelabelan itu sudah sangat tepat dan terukur.

Itu semua yang melatar belakangi pernyataan pemerintah bahwa mereka kelompok teroris. Mereka akan kita buru, yang kita buru adalah teroris itu, untuk melindungi rakyat Papua. Meski demikian, pembangunan Papua tetap berlandaskan Inpres No.9/2020 dengan pendekatan kesejahteraan. Dana dikucurkan ke sana,teknologi ke sana, infrastruktur, itu sudah disiapkan.

TERORIS KKB DIBURU UNTUK MELINDUNGI MASYARAKAT PAPUA

Bagaimana dukungan dari masyarakat Papua sendiri?

Banyak. Pimpinan DPRD, tokoh tokoh gereja, tokoh tokoh adat, datang semua ke kantor saya. Bahkan bergelombang. Dari gereja ada dua gelombang karena beda tempat, satu Katholik, satu Protestan. Semua menyatakan bahwa Papua harus diselamatkan dari teror.

Papua adalah bagian integral dari Indonesia. Secara hukum, sudah ditentukan oleh Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang sudah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada Nopember 1969 dengan Resolusi 2504, bahwa Papua adalah bagian sah dari NKRI. Oleh sebab itu, kalau menantang perang, ingin merdeka,dan melakukan kekerasan serta perusakan fasilitas umum, itu sudah teror.Dan teror, di manapun harus ditindak dan diperlakukan secara tegas.

Tanggapan terkait komentar Gubernur Lukas Enembe agar kebijakan ini dikaji ulang?

Permintaan kaji ulang itu memuat dua hal. Satu, agar pemerintah berkonsultasi dulu dengan PBB. Saya tegaskan, justru PBB lah yang memerintahkan melalui Resolusi 1373 bahwa setiap negara membuat daftar teroris di negaranya sendiri agar bisa dikerjasamakan untuk pemberantasannya. Tidak ada perintah harus konsultasi dengan PBB. Justru PBB yang meminta semua negara anggota PBB untuk terikat, membuat daftar teroris di negara masing masing.Kedua, kita menetapkan kelompok kriminal bersenjata sebagai kelompok teroris justru untuk melindungi rakyatPapua, termasuk warga Papua yang di luar Papua. Orang Papua yang ada di Jawa, Sumatera, Sulawesi, semua kita lindungi.

Tidak ada satu bukti pun yang membuktikan tidak adanya perlindungan terhadap mereka, karena mereka itu, yang berada di luar Papua, adalah warga negara kita. Mereka malah kita beri afirmasi, kemudahan kemudahan belajar, menjadi pegawai negeri di luar ketentuan yang berlaku secara nasional, sekolah ke UI,UGM, ITB, diberi fasilitas tidak usah tes seperti orang Jawa. Orang Papua dikasih jatah kursi, karena kita memberi perlindungan kepada mereka agarbisa dididik, ikut pendidikan baik dan standar nasional.

Apakah pelabelan teroris tidak malah menciptakan gerakan yang lebih represif terkait keamanan di Papua?

Tidak. Karena kita sudah memetakan tempat tempat dan orang orangnya.BIN sudah punya, BAIS punya. TNI, Polri, dan BIN harus bekerjasama, karena BIN tahu petanya, tahu kelompoknya, dan tahu di kelompok mana dia berbaur dengan warga sipil, sehingga membahayakan jika tidak ditindak. Itu BIN yang memetakan. Lalu TNI Polri melakukan penyelamatan warga sipil sambil menindak tegas teroris teroris yang sudah diidentifikasi tersebut. Sebenarnya sudah ada nama nama,sekian ratus orang, tempat tempatnya juga sudah diketahui. Karena itu, kita tetap melindungi seluruh rakyat.

DiPapua itu pendekatannya adalah kesejahteraan, bukan senjata. Semua kementerian dan Lembaga telah diberi tugas masing masing oleh Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan Papua. Sudah ada Inpresnya, dan disediakan dananya juga. Dana juga dinaikkan, dari 2 persen DAU menjadi 2,25 persen dari DAU.

Itu semua kalau dikalikan, satu orangPapua yang dibiayai oleh negara, 17 kali lebih besar dibanding dengan rata rata rakyat di luar Papua. Sementara tuduhan orang bahwa pemerintah mengeruk kekayaan Papua, itu tidak benar karena seluruh kekayaan Papua, jika pajaknya dihitung, hanya 12 triliun. Sementara setiap tahun pemerintah mengeluarkan 46 triliun. Hanya seperempatnya saja.

Jika ada yang menginginkan jalan damai, apakah mungkin?

Jalan damai itu jalan yang utama. Inikan mereka sudah diajak damai, diajak kembali ke republik secara baik baik, masih nantang perang dan menembaki serta membunuh orang. Kalau ingin damai dan menyerah, maka menyerah saja. Tidak akan diapa apakan. Hukum akan bicara. Orang menyerah dan orang lari sampai ditangkap, itu hukumannya akan beda. Kalau mau damai, bagus. Sejak dulu kita bicara damai.

Bagaimana dengan pendekatan dialog seperti penyelesaian di Aceh?

Sejak dulu kita sudah dialog. Belasan tahun ini dialog. Tokoh tokohnya datang mengajak dialog. Tapi mereka yang keras kepala dan tetap memberontak itu tidak pernah datang dialog. Langsung membunuh. Kalau kita kan selalu tanya: anda minta apa?Mari membangun bersama. Tapi mereka tidak datang.

Upaya untuk membawa ke Pengadilan Internasional?

Itu bodoh. Sama seperti dulu orang berteriak teriak agar dibawa ke Pengadilan Internasional, itu akan diketawai orang hukum. Setiap pengadilan itu punya kompetensi. Seperti hutang piutang, tidak bisa ke peradilan agama, tapi peradilan umum. Kecuali jika dalam penetapan teroris terjadi genosida atau kejahatan kemanusiaan. Ini tidak. Ada ukuran ukuran tertentu, seorang teroris ditindak itu ada undang undangnya.(Pernyataan dari Menko Polhukam RI ditranskrip dari wawancara dengan CNN Indonesia di saluran Youtube CNN Indonesia tanggal 1 Mei 2021)

Read More: West papua news about KKB Terorist